Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga berimbas pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Samarinda dan sekitarnya.

DPRD Kaltim Dorong Pengambilalihan Penggolongan Kapal

Atas dasar itu, DPRD Kaltim mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan lalu lintas sungai.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengambil alih penggolongan kapal di seluruh jembatan di Sungai Mahakam agar berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Skema yang diusulkan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS) dengan tetap bekerja sama dengan Pelindo.

Langkah ini dinilai penting bukan hanya untuk memperketat pengawasan, tetapi juga memastikan kepatuhan hukum sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

“Ada dorongan dari DPRD, harusnya kita dorong bahwa wajib secara hukum kita laksanakan, tetapi secara pendapatan daerah kita juga tingkatkan melalui keterlibatan Perusda. Nanti di situ kita tekankan,” pungkasnya.

(wan)