ARUSBAWAH.CO - Rentetan insiden penabrakan jembatan di Sungai Mahakam kembali membuka borok lama tata kelola lalu lintas sungai di Kalimantan Timur.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, secara terbuka menyebut kelalaian pihak Pelindo sebagai penyebab utama maraknya insiden yang belakangan kian berulang, termasuk yang menimpa Jembatan Mahulu.
Dua Kali Jembatan Ditabrak dalam Waktu Kurang dari Dua Pekan
Dalam waktu kurang dari dua pekan, tepatnya pada 23 Desember 2025 dan 3 Januari 2026, jembatan yang menjadi penghubung vital itu dua kali ditabrak ponton bermuatan batu bara.
Dua kejadian dalam rentang waktu singkat itu dinilai bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan maraknya praktik ilegal di sungai terpadat di Kaltim tersebut.
“Saya kira kelalaian ada. Kelalaian,” kata Hasanuddin Mas’ud akrab disapa Hamas usai menghadiri rapat terpadu bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait penggolongan kapal di Sungai Mahakam, Senin (5/1/2026).
Insiden Terjadi di Luar Jam Pandu Resmi
Hamas menegaskan, pola waktu terjadinya kecelakaan justru memperkuat dugaan adanya pelanggaran yang disengaja.
Ia menyebut, penggolongan kapal sudah memiliki jadwal ketat dengan jam pandu yang jelas yaitu mulai dai pukul 06.00 Pagi hingga pukul 18.00 malam.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan insiden kerap terjadi di luar jam tersebut.
“Karena dia ada jam-jam pandu pagi dan sore. Accident kadang-kadang subuh, dini hari atau tengah malam. Berarti ada yang nyolong-nyolong pengolongan,” ujarnya.
Pernyataan itu juga menyorot praktik perusahaan-perusahaan kapal tongkang batu bara yang dinilai nekat melanggar ketentuan demi meloloskan muatan, tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan infrastruktur dan masyarakat.
Sungai Mahakam bukan sekadar jalur industri, tetapi juga nadi transportasi warga dan aset strategis daerah.
Pengawasan Dinilai Lemah, Kapal Pandu Jadi Sorotan
DPRD Kaltim menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor kunci mengapa insiden terus berulang.
Hamas secara khusus menyoroti peran kapal pandu di bawah jembatan yang dinilai perlu diperketat.
Tanpa pengawasan ketat, risiko benturan tidak hanya mengancam struktur jembatan, tetapi juga keselamatan publik secara luas.
Kata dia, Kondisi fisik jembatan sendiri memperlihatkan tanda-tanda bahaya yang tidak bisa lagi diabaikan.
Fender struktur pelindung jembatan di Jembatan Mahakam dilaporkan sudah hilang akibat ditabrak ponton.
Sementara itu, fender Jembatan Mahulu kini dalam kondisi miring.
“Artinya tidak ada apa namanya penahan kalau misalnya ada ponton yang larut putus dan tiba-tiba tidak terkendali akan menghantam tiang utama,” tegas Hamas.
Situasi tersebut memperbesar risiko kerusakan fatal, bahkan potensi lumpuhnya jalur penghubung antarwilayah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga berimbas pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Samarinda dan sekitarnya.
DPRD Kaltim Dorong Pengambilalihan Penggolongan Kapal
Atas dasar itu, DPRD Kaltim mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan lalu lintas sungai.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengambil alih penggolongan kapal di seluruh jembatan di Sungai Mahakam agar berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Skema yang diusulkan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS) dengan tetap bekerja sama dengan Pelindo.
Langkah ini dinilai penting bukan hanya untuk memperketat pengawasan, tetapi juga memastikan kepatuhan hukum sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
“Ada dorongan dari DPRD, harusnya kita dorong bahwa wajib secara hukum kita laksanakan, tetapi secara pendapatan daerah kita juga tingkatkan melalui keterlibatan Perusda. Nanti di situ kita tekankan,” pungkasnya.
(wan)
