Sementara PAN tidak mengirimkan satu pun anggotanya ke ruang sidang. 

Meski demikian, Samsun memilih tidak menuduh pihak tertentu sengaja menggagalkan agenda hak angket.

Menurut dia, keputusan untuk hadir atau tidak hadir dalam rapat merupakan hak politik masing-masing fraksi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

"Itu hak politik masing-masing fraksi. Kami juga tidak mau mencampuri hak politik masing-masing fraksi," katanya.

Ia menegaskan PDI Perjuangan menghormati seluruh sikap politik yang diambil fraksi lain, meskipun secara politik pihaknya menyayangkan tidak terpenuhinya kuorum.

"Memang begini, sikap politik untuk tidak hadir dalam rapat paripurna karena pertimbangan politik itu dihormati dan dilindungi oleh undang-undang. Maka kita hargai sikap politik kawan-kawan yang tidak hadir itu," ujarnya.

Tetap Kawal Hak Angket Sampai Akhir

Meski paripurna ditunda, Samsun memastikan perjuangan menggulirkan hak angket belum berhenti.

PDI Perjuangan, kata dia, akan tetap mengawal seluruh tahapan yang masih memungkinkan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalaupun nanti tidak bisa berlanjut karena syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, itu bukan karena kami. Tetapi kami tetap akan terus mengawal ini sampai akhir," tegasnya.

Ia berharap seluruh fraksi yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap hak angket dapat menunjukkan komitmen yang sama pada rapat berikutnya dengan hadir secara penuh.

"Kami harapkan kawan-kawan lain yang tergabung dalam koalisi pendukung hak angket hadir 100 persen. Ini bentuk keseriusan kita untuk mengusulkan hak angket itu," kata Samsun.

Diketahui, seluruh fraksi DPRD Kaltim kecuali Golkar menyetujui usulan hak angket dalam rapat konsultasi pimpinan pada 4 Mei 2026 lalu.

Siapkan Langkah Politik Lanjutan

Samsun tidak menampik kemungkinan adanya langkah politik lain apabila upaya menggulirkan hak angket terus menemui jalan buntu akibat persoalan kuorum.

Namun untuk saat ini, pihaknya masih fokus memperjuangkan agenda yang sudah berjalan.

"Kita jalankan dulu. Kita berjuang dulu, kita maksimalkan dulu. Sampai ketika tidak kuorum juga, mau tidak mau kita harus mengambil langkah," katanya.

Langkah tersebut, lanjut dia, akan diarahkan untuk memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah tetap berjalan.