Tak Ada Jalur Baru

Wahiduddin menegaskan pengisian kursi yang tersisa nantinya bukan berarti membuka jalur penerimaan baru.

Sebab seluruh tahapan SPMB secara resmi telah selesai dilaksanakan.

"Yang jelas sudah tidak ada jalur-jalur lagi karena tahapan SPMB sudah selesai. Ini hanya untuk memenuhi kuota yang masih kosong," katanya.

Karena itu, skema yang digunakan nantinya masih menunggu keputusan Wali Kota Samarinda.

Kuota SMP Negeri Memang Terbatas

Di sisi lain, Wahiduddin kembali menegaskan sejak awal memang tidak semua lulusan SD dapat ditampung di SMP negeri.

Menurutnya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda mencapai sekitar 13 ribu siswa.

Sementara daya tampung seluruh SMP negeri hanya sekitar 10 ribu siswa.

Kondisi itu membuat sebagian siswa memang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

"Kalau semua lulusan SD ingin masuk ke SMP negeri, sementara kapasitas SMP negeri hanya sekitar 10 ribu siswa, tentu tidak semuanya bisa diterima," ujarnya.

Ia menambahkan keberadaan sekolah swasta memang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga pemerintah tidak hanya menghitung kapasitas sekolah negeri.

"Kalau semuanya diakomodasi oleh SMP negeri, maka sekolah swasta akan kolaps," katanya.

Disdik Tegaskan Aplikasi SPMB Tak Bisa Diutak-atik, Dikelola Kominfo

Selain itu, Wahid menegaskan pengelolaan sistem SPMB bukan berada di bawah kewenangannya, melainkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samarinda.

Karena itu, Disdik tidak memiliki akses untuk mengubah ataupun mengutak-atik data di dalam sistem.

"Aplikasi itu sendiri kontrolnya memang ada di Dinas Kominfo, bukan Dinas Pendidikan. Jadi tidak ada yang bisa mengotak-atik aplikasi tersebut karena memang hak pengelolaannya ada di Dinas Kominfo," katanya.

Ia menjelaskan sebelum SPMB dibuka, sistem telah melalui berbagai tahapan pengujian, mulai dari simulasi terbatas hingga simulasi di seluruh sekolah di Kota Samarinda.

Karena itu, menurutnya, secara teknis pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan cukup baik tanpa kendala berarti pada sistem.

Terkait laporan dugaan adanya perubahan titik koordinat, Wahiduddin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memastikan penyebab perubahan tersebut.

"Nah, yang seperti itu nanti langsung kami koordinasikan dengan Dinas Kominfo. Apakah memang bisa terjadi seperti itu atau tidak, nanti kami lihat bersama," ujarnya.

Ia juga menilai kecil kemungkinan perubahan titik koordinat terjadi hanya pada satu peserta.

Menurutnya, sistem SPMB menggunakan satu server terpusat sehingga apabila benar terjadi gangguan sistem, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh pendaftar di Kota Samarinda, bukan hanya satu orang.

"Kalau satu orang mengalami perubahan karena sistem, berarti seluruh pendaftar di Kota Samarinda juga akan mengalami perubahan. Itu tidak mungkin," katanya.