Ia menambahkan, apabila memang terjadi gangguan pada server, seluruh proses pendaftaran di Samarinda akan terdampak karena semua sekolah menggunakan sistem yang sama.

DPRD Optimis Seluruh Siswa yang Belum Tertampung Bisa Masuk SMP Negeri

Komisi IV DPRD Samarinda memastikan akan mengawal penyelesaian persoalan puluhan calon siswa yang hingga kini belum memperoleh bangku di SMP negeri.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya telah menerima sekitar 30 berkas calon siswa yang tidak tertampung sekolah negeri dari TRC PPA Kaltim.

Menurut Novan, dokumen tersebut telah diserahkan kepada Disdikbud untuk diproses hingga batas akhir pendaftaran pada 4 Juli.

Ia menyebut saat ini masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di SMP negeri sehingga secara kuota seluruh siswa yang belum mendapatkan sekolah masih berpeluang tertampung.

"Yang pasti, kami berharap dan meyakini 32 siswa yang sudah menyerahkan dokumen tersebut bisa tertampung di sekolah negeri," katanya.

Namun, Novan mengakui para siswa belum tentu ditempatkan di sekolah yang berada dalam rayon atau wilayah domisili mereka.

Apabila seluruh sekolah di rayon asal sudah penuh, maka mereka akan diarahkan ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kursi kosong, meski berada di rayon berbeda.

"Kalau di rayonnya sudah penuh, mau tidak mau mereka akan digeser ke rayon lain. Yang terpenting, prinsipnya mereka tetap bisa tertampung di sekolah negeri di Kota Samarinda," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data sementara yang diterima DPRD, jumlah siswa yang belum tertampung diperkirakan tidak sampai 100 orang.

Dengan sisa kuota sekitar 300 kursi di SMP negeri, ia menilai persoalan tersebut masih dapat diselesaikan tanpa perlu menambah daya tampung dalam waktu dekat.

"Kursi kosong di SMP negeri masih sekitar 300. Jadi secara kuota sebenarnya masih memungkinkan untuk menampung mereka," kata Novan. 

DPRD Akan Evaluasi SPMB hingga Tingkat Kecamatan

Selain itu, Novan mengatakan Komisi IV DPRD Samarinda akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB setelah seluruh tahapan penerimaan selesai.

Evaluasi akan dilakukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memetakan kebutuhan sekolah negeri di setiap wilayah.

Menurutnya, sejumlah kawasan seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan menjadi perhatian khusus karena jumlah sekolah negeri di wilayah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

"Pasti akan kami evaluasi. Evaluasi akan kami lakukan sampai tingkat kecamatan bahkan kelurahan," kata Novan.

Ia menjelaskan DPRD akan memetakan kembali distribusi lulusan SD di setiap wilayah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.

"Daerah-daerah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan menjadi perhatian khusus karena jumlah sekolah di sana memang masih kurang. Nanti akan dipetakan bagaimana distribusi lulusan SD di wilayah-wilayah tersebut sehingga kebutuhan sekolah negeri bisa dipenuhi," ujarnya.

Selain persoalan sebaran sekolah, DPRD juga akan mengevaluasi tingginya jumlah lulusan SD swasta maupun madrasah yang mendaftar ke SMP negeri.

Menurut Novan, kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat persaingan memperoleh bangku di sekolah negeri dan perlu menjadi bahan pembahasan bersama dalam penyempurnaan sistem SPMB ke depan.

"Permasalahan lainnya adalah cukup banyak lulusan SD swasta yang mendaftar ke SMP negeri. Belum lagi lulusan madrasah di bawah Kementerian Agama yang juga masuk ke SMP negeri. Itu juga menjadi bagian yang harus dibahas bersama," pungkasnya.

(raf)