Komitmen Terhadap Pelayanan Publik

Di tengah proses negosiasi anggaran tersebut, Jaya memastikan bahwa layanan kesehatan bagi warga tetap menjadi prioritas utama.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang mudah.

"Sekarang cenderung masyarakat tidak percaya sama pemerintah karena kesalahan kami, kesalahan OPD-OPD. Makanya kami buat pergub yang baru agar mempermudah masyarakat mendapatkan layanan. Semua yang birokrasi itu kita pangkas agar masyarakat cukup pakai KTP saja," pungkasnya.

Pihak Dinas Kesehatan Provinsi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama kembali secara teknis dengan Pemkot Samarinda guna memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak akses kesehatannya akibat adanya penataan ulang beban fiskal ini. (son)