ARUSBAWAH.CO -  Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan data teknis terkait penggunaan layanan kesehatan bagi warga yang preminya ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Fakta ini menjadi basis evaluasi dalam rencana redistribusi beban iuran BPJS Kesehatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam dialog publik di Cafe Bagios, Selasa (14/4/2026), Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengungkapkan adanya selisih yang besar antara jumlah peserta yang didaftarkan dengan warga yang benar-benar mengakses layanan kesehatan.

Fakta Data Teknis Kepesertaan

Jaya memaparkan bahwa dari total 149.000 warga Samarinda yang preminya dibayarkan melalui anggaran provinsi, tingkat penggunaan layanan tercatat cukup rendah.

Berdasarkan data satu tahun terakhir, jumlah warga yang sakit dan menggunakan fasilitas kesehatan tidak mencapai 15 persen dari total kuota.

"Kalau kita hitung tahun lalu dengan 149.000 (peserta) yang kita bayarkan setiap tahun itu, ternyata yang sakit di Kota Samarinda sekitar 17.000 orang. Kalau kita bandingkan ke seluruh 10 kabupaten/kota, hanya 25.000 orang saja yang sakit," jelas Jaya di hadapan Walikota Samarinda, Andi Harun.

Data ini menjadi dasar bagi Pemprov Kaltim untuk melakukan analisis redistribusi anggaran.