Menurut Jaya, efisiensi ini diperlukan agar anggaran kesehatan dapat dialokasikan secara proporsional ke daerah lain yang memiliki keterbatasan fiskal, seperti Penajam Paser Utara (PPU), serta untuk mendanai pemenuhan dokter spesialis dan alat kesehatan.

Siap Lanjutkan Dukungan Anggaran

Meski rencana redistribusi tengah berjalan, Jaya menegaskan bahwa pihak provinsi tetap bersikap fleksibel jika Pemerintah Kota Samarinda masih memerlukan bantuan untuk menanggung iuran 49.742 warga yang masuk dalam rencana pengalihan tersebut.

"Kalau misalnya kota memang masih membutuhkan bantuan, tidak ada masalah bagi kami. Mendingan kita membayar yang sedikit saja dulu (yang sakit), sambil menunggu hasil kesepakatan yang akan dilakukan," ungkap Jaya.

Ia menjamin bahwa surat pemberitahuan yang dikirimkan sebelumnya bukanlah harga mati.

Pihak Dinas Kesehatan Provinsi saat ini sedang menunggu arahan dari Gubernur Kaltim untuk merespons surat balasan dari Walikota Samarinda guna mencapai titik temu secara administratif.