Tuntutan ketiga menyangkut pemerataan pembangunan infrastruktur.

Rudy mencontohkan Kutai Barat yang seluruh jalannya berstatus nasional.

Karena bukan kewenangan provinsi, Pemprov tidak bisa sembarangan menganggarkan perbaikan.

Jika dipaksakan, bisa berpotensi melanggar aturan hukum.

Ia menyebut pembangunan jalan Tering menuju Ujoh Bilang sepanjang lebih dari 23 kilometer sebagai salah satu langkah konkret.

Selain itu, Jembatan Nibung di Kutai Timur menuju Berau segera diresmikan.

Tuntutan keempat soal praktik politik dinasti ditepis.

Rudy menegaskan semua proses politik berjalan sesuai aturan pemilu dan hak politik warga negara.

Kelima, terkait jaminan perlindungan buruh dan masyarakat adat, ia memastikan pemerintah daerah siap memperkuat pengawasan melalui dinas tenaga kerja dan perangkat terkait.

Keenam, soal kebebasan berekspresi, Rudy menegaskan aksi mahasiswa adalah bukti ruang demokrasi tetap terbuka di Kaltim.

Ketujuh, mengenai transparansi APBD, ia menekankan anggaran daerah diaudit BPK dan diawasi DPRD sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi.

Dialog berlangsung terbuka dan cukup panas, namun tetap terkendali.

Rudy memilih bertahan duduk bersama mahasiswa hingga semua pertanyaan dijawab satu per satu.

“Kalau ada kritik, sampaikan langsung. Face to face begini lebih bagus. Enggak ada masalah,” tutupnya di hadapan massa aksi.

(wan)