ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Ia duduk bersila di hadapan massa, mendengarkan langsung tujuh tuntutan yang disuarakan aliansi mahasiswa.
Rudy Mas’ud tidak sendiri.
Di sisi kanannya duduk bersila Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasmiah.
Tampak juga di belakangnya terlihat Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
Selain itu, Kepala Dinas ESDM Bambang Arwanto juga ikut menemani Rudy Mas’ud menemui massa aksi.
Kemudian hadir juga Kepala Diskominfo Muhammad Faisal, Kepala Dinas Kesehatan Jaya Mualimin, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Rozani Erawadi, serta sejumlah pejabat fungsional Pemprov Kaltim.
Evaluasi dan Pemerataan Program Gratispol Pendidikan Jadi Sorotan
Inti persoalan yang paling panjang dibahas adalah evaluasi dan pemerataan Program Gratispol Pendidikan.
Puluhan mahasiswa menilai program itu belum sepenuhnya merata dan masih menyisakan masalah di tingkat verifikasi kampus.
Rudy langsung menyatakan menerima dan menyepakati seluruh tuntutan.
Namun ia mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik berbasis data.
“Adik-adik ada datanya enggak? Berapa mahasiswa yang sudah disekolahkan lewat Gratispol? Jangan asal ngomong tanpa data,” ujar Rudy di hadapan massa aksi.
Ia menjelaskan, pada 2025 saat dirinya mulai menjabat di pertengahan tahun anggaran, sebanyak 24 ribu mahasiswa telah dijangkau program Gratispol Pendidikan.
Cakupannya hampir di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Memasuki 2026, jumlah penerima meningkat menjadi 158.981 mahasiswa.
Menurut Rudy, semua mahasiswa ber-KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun berhak menerima manfaat itu.
Program tersebut berlaku untuk jenjang S1, S2, dan S3. Namun ada batas usia untuk jalur reguler, yakni maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak memutuskan sepihak siapa yang lolos.
Proses verifikasi dilakukan oleh 52 perguruan tinggi negeri dan swasta yang bekerja sama.
Jika ada mahasiswa yang tidak lolos, biasanya karena tidak memenuhi syarat usia, domisili, atau administrasi.
Program itu memang diprioritaskan untuk warga yang benar-benar menetap di Kaltim.
Skema Pembiayaan UKT dan Prioritas Tenaga Kesehatan
Terkait pembiayaan, Rudy mengakui tidak semua UKT bisa ditanggung penuh.
Jurusan dengan UKT di bawah Rp5 juta ditanggung 100 persen.
Untuk teknik dibatasi Rp7 juta, sedangkan kedokteran maksimal Rp15 juta dari total biaya yang bisa mencapai Rp25 juta. Pembatasan itu mengikuti aturan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita enggak bisa samakan semua. Tapi kedokteran tetap kita support karena kita masih kekurangan tenaga kesehatan,” katanya.
Ia menyebut Kaltim masih kekurangan ribuan tenaga medis.
Karena itu, pemerintah memilih membiayai putra daerah agar setelah lulus mau mengabdi di wilayah sendiri.
Tanggapan atas Enam Tuntutan Lain Mahasiswa
Tuntutan kedua soal tindak lanjut kerusakan ekologis.
Rudy menyatakan dinas terkait seperti ESDM dan kehutanan akan menindaklanjuti dan menyampaikan laporan secara terbuka.
Tuntutan ketiga menyangkut pemerataan pembangunan infrastruktur.
Rudy mencontohkan Kutai Barat yang seluruh jalannya berstatus nasional.
Karena bukan kewenangan provinsi, Pemprov tidak bisa sembarangan menganggarkan perbaikan.
Jika dipaksakan, bisa berpotensi melanggar aturan hukum.
Ia menyebut pembangunan jalan Tering menuju Ujoh Bilang sepanjang lebih dari 23 kilometer sebagai salah satu langkah konkret.
Selain itu, Jembatan Nibung di Kutai Timur menuju Berau segera diresmikan.
Tuntutan keempat soal praktik politik dinasti ditepis.
Rudy menegaskan semua proses politik berjalan sesuai aturan pemilu dan hak politik warga negara.
Kelima, terkait jaminan perlindungan buruh dan masyarakat adat, ia memastikan pemerintah daerah siap memperkuat pengawasan melalui dinas tenaga kerja dan perangkat terkait.
Keenam, soal kebebasan berekspresi, Rudy menegaskan aksi mahasiswa adalah bukti ruang demokrasi tetap terbuka di Kaltim.
Ketujuh, mengenai transparansi APBD, ia menekankan anggaran daerah diaudit BPK dan diawasi DPRD sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi.
Dialog berlangsung terbuka dan cukup panas, namun tetap terkendali.
Rudy memilih bertahan duduk bersama mahasiswa hingga semua pertanyaan dijawab satu per satu.
“Kalau ada kritik, sampaikan langsung. Face to face begini lebih bagus. Enggak ada masalah,” tutupnya di hadapan massa aksi.
(wan)
