"Sangat bisa. Mungkin bahkan akan muncul, kalau ketua DPRD yang sekarang dianggap leadership-nya buruk, ya 11 - 12 dengan leadership-nya gubernur, ya diganti. Sangat tidak mungkin kan tidak diganti. Walau pun itu keputusan tertinggi di partai ya. Mudahan partainya cerdas lah ya,".

"Iya, kan 55 orang itu tinggal menyampaikan kepemimpinan Anda selama jadi ketua DPRD tidak mewakili kami. Misalnya gitu. Sangat mungkin begitu, karena kan ada musyarawarah dan voting di DPRD kan. Tinggal kecerdasan anggota DPRD melihatnya seperti apa, kepemimpinan satu tahun ketua DPRD yang sekarang? Mereka yang menentukan dan mereka yang paling paham," pungkas Purwadi.  

Sebelumnya, akademisi lainnya, Herdiansyah Hamzah, kerap disapa Castro sudah pernah sampaikan terkait hak interpelasi maupun soal hak angkat dari DPRD yang semestinya sudah dijalankan sejak isu soal mobil dinas ini viral dan menjadi konsumsi publik lokal dan nasional. 

“Kalau DPRD dianggap sebagai lembaga yang punya fungsi pengawasan, ya harusnya fungsi hak itu diaktifkan,” ujarnya.

Ia juga menilai sikap pasif DPRD dalam merespons isu yang ramai diperdebatkan publik justru menimbulkan pertanyaan.

“Kan lucu kalau kemudian ada yang dianggap kontroversial yang diduga ada pelanggaran hukum di dalamnya tetapi kemudian DPRD tidak bergerak. Begitu,” katanya.

“Kalau, saya baiknya difungsikan (hak interpelasi) itu oleh DPRD kepada gubernur. Kalau didiamkan begitu saja, ya yang saya bilang sebelumnya, bahwa relasi politik dinasti itu yang membunuh atau menumpulkan kerja-kerja DPRD,” ujarnya.

Hak Angket Tak Harus Tunggu Interpelasi 

Terbaru, Castro juga sampaikan bahwa tidak harus menunggu dilaksanakannya hak interpelasi, baru lah kemudian dilakukan hak angket. 

“Itu cara berpikir yang keliru, kalau persoalan ini harus melalui hak interpelasi dulu,” kata Castro. 

Castro menilai mekanisme interpelasi tidak relevan untuk persoalan yang sudah terang di depan publik, terutama terkait kebijakan yang telah masuk dalam APBD.

Menurutnya, DPRD seharusnya tidak berhenti pada tahap meminta keterangan semata.

“Lalu apa lagi yang mau diinterpelasikan? Angket itu instrumen penyelidikan langsung oleh dewan, sementara interpelasi hanya sebatas meminta keterangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses interpelasi hanya akan menjadi formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan.

Castro juga mengkritik sikap DPRD Kaltim yang dinilai masih ragu untuk mengambil langkah tegas dalam merespons isu publik.

Ia menilai, kebijakan yang dipersoalkan seperti renovasi rumah dinas dan pengadaan kendaraan sudah bersifat terbuka dan bahkan telah disetujui dalam anggaran daerah.

“Kalau hanya memanggil untuk klarifikasi, untuk apa, sementara persoalannya sudah jelas di depan mata dan bahkan telah tertuang dalam APBD,” tegasnya.

“Masalah Sudah Jelas, Bukan Lagi untuk Dicari”

Lebih lanjut, Castro menggambarkan situasi tersebut sebagai persoalan yang sudah sangat terang di mata publik.

Ia menilai DPRD seharusnya tidak lagi sibuk mencari penjelasan dasar, melainkan segera mengambil langkah penyelesaian.

“Masalahnya sudah seperti gunung meletus. Publik sudah tahu. Tapi dewan justru masih ingin mencari tahu penyebabnya, bukan segera mengambil langkah untuk menanggulangi,” ucapnya.

Rudy Mas'ud Ingin Warga Jadi Mata Telinga Kontrol Evaluasi Kinerja 

Di pihak eksekutif, meski tak temui massa aksi, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terpantau menyampaikan sesuatu melalui akun Instagram miliknya @.h.rudymasud dilihat hari ini.

Di video statement itu, Rudy Mas'ud katakan bahwa ia ingin agar mahasiswa dan masyarakat bisa menjadi mata telinga dalam mengontrol soal perbaikan kinerja pemerintah.

"Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat dan seluruh lapisan bisa selalu menjadi mata telinga kami dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja-kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," katanya. 

(pra/raf/wan)