Respons Dewan soal Hak Angket 

Redaksi Arusbawah.co turut bertanya terkait kemungkinan hak angket kepada pihak unsur pimpinan serta ketua fraksi di DPRD Kaltim. 

Ekti Imanuel, orang nomor dua di DPRD Kaltim saat ditanya sampaikan bahwa dalam demo yang dilakukan kemarin, tak spesifik membahas soal hak angket, tapi soal harapan para massa tekait keinginan agar DPRD lebih tajam dalam hal pengawasan

"Tadi yang kita sepakati tidak ada secara spesifik terkait hak angket ya. Terkait proses harapan mereka, kita DPRD Provinsi Kalimantan Timur, lebih transparan dan lebih teliti lagi sebagai pengawasan. Tetapi tentu apapun kesepakatan yang kita sepakati tadi, dalam waktu yang dekat kita akan membawa ke Rapim (rapat pimpinan). Kesimpulannya juga akan disampaikan," ucap Ekti Imanuel. 

Ekti tak menyanggah jika nantinya dalam pembahasan dengan pimpinan juga akan disuarakan soal hak interpelasi atau pun hak angket. 

"Tentu, tentu akan kita bahas, hak interpelasi, dan kemungkinan tentu berproses kesepakatan-kesepakatan yang lain," jelasnya. 

Di pihak lain, Ketua Fraksi PKB di DPRD Kaltim, Damayanti sebut bahwa hak angket itu akan didiskusikan di internal PKB yang ia pimpin. 

"Hak angket itu tidak hanya sekedar kita memberikan hari itu. Perlu kita kaji terhadap hal itu. Nanti pastinya kita akan diskusikan di internal kami, apakah memang hak angket itu harus kita lakukan ya," ucapnya. 

Sementara dari Partai Beringin, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin menyatakan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum menuju hak angket. 

"Ada dulu kita hak interpelasi, baru kita hak angket. Apa hak interpelasi? DPRD mengajukan pertanyaan dengan memanggil gubernur, wakil gubernur atau yang terkait untuk ditanyakan, terkait misalnya Rp 8,5 Miliar pengadaan mobil,  terkait misalnya Rp 25 Miliar pengadaan renovasi rumah gubernur atau wakil gubernur," jelasnya. 

Ia lanjutkan, bahwa setelah hak interpelasi itu terpenuhi, baru kemudian menuju hak angket.

"Hak angkat itu pada dasarnya hak penyelidikan. Kita selidiki dan sebagainya. dan itu perlu tahapan. Kita berkomitmen melakukan itu. Memang wajib kita melakukan itu sebagai penyeimbang antara legistatif dan eksekutif. Karena fungsi kita itu," ucapnya. 

Akademisi Sorot Komunikasi Hasan - Rudy 

Di pihak akademisi, dua dosen Universitas Mulawarman sudah memberikan pendapatnya perihal hubungan eksekutif - legislatif di Kaltim. 

Pandangan juga diberikan soal hubungan darah antara Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Keduanya merupakan saudara kandung. 

Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, kembali ingatkan akan tiga fungsi utama dewan, yakni legislati, pengawasan dan penganggaran. 

Sejauh ini, dari dua fungsi itu, sudah memberikan preseden buruk bagi publik, dengan lolosnya penganggaran mobil dinas Rp 8,5 Miliar dan juga renovasi rumah jabatan. 

Ia memberikan kritik tajam dengan menyebut kinerja dewan yang dipimpin saudara kandung Rudy Mas'ud itu dengan 3 M. 

"Dewan saya julukin kinerjanya 3 M. Memble, melempem dan mandul," kata Purwadi melalui pesan Whats App kepada Arusbawah.co. 

Tak cuma itu, Purwadi juga singgung soal tiarapnya dewan saat pemangkasan pokok-pokok pikiran (Pokir) akan dilakukan oleh pihak eksekutif. 

"Anda (dewan), diperlakukan 166 lebih pokok pikiran dipangkas menjadi sekian puluh saja, diam semua, tiarap. Padahal, bapak-bapak DPRD itu punya tiga fungsi, penganggaran, pengawasan dan legislasi. Fungsi penganggaran dan pengawasan ini ke mana? Hal ini, kalau pemerintah tak berubah, rakyat bisa marah," katanya. 

Usulan hak angket, menurutnya sudah disampaikan oleh pihak massa pada aksi demo, Saat ini, Purwadi sampaikan, semua mata mengarah pada unsur pimpinan untuk bisa mengeluarkan interpelasi atau pun angket. 

"Bolanya sudah diterima oleh Karang Paci, tinggal ditendang saja ke Gajah Mada itu (kantor gubernur)," ucapnya. 

"Kan bisa mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang tertuang di APBD kan. Jangan sampai ada kebijakan yang sering saya bilang proyek nyelonong kan. Tiba-tiba ada," katanya lagi. 

Dari segi politik di Karang Paci, Purwadi berikan analisanya. Yakni soal hubungan Hasan dan Rudy yang merupakan saudara kandung, dinilai mengaburkan fungsi utama eksekutif - legislatif. 

"Katanya lagi retreat ya (Hasan Mas'ud)? Kemana dia kok tak mau datang?," awalnya menyampaikan. 

"Kakak beradik ini sedang jadi sorotan Kaltim loh. Sudah komunikasinya buruk, komunikasinya rapot merah. Terbakar lagi," katanya. 

Lanjut, ia sampaikan bisa saja ada potensi saling adu pendapat terkait hak angket maupun hak interpelasi antara 3 pimpinan DPRD lainnya dengan Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas'ud.

Ini mengingat ketiga pimpinan disebut sudah tanda tangani Pakta Integritas dalam aksi demo kemarin.