ARUSBAWAH.CO -  Aksi unjuk rasa Selasa, 21 April yang berlangsung di Kalimantan Timur diikuti oleh setidaknya 1.000 pendemo.

Demonstrasi digelar di dua lokasi, yakni Gedung DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada.

Sekitar pukul 11.00 WITA, massa aksi yang terdiri dari aliansi masyarakat dan mahasiswa mulai berdatangan ke Gedung DPRD Kaltim dari titik kumpul di Islamic Center. 

Menjelang pukul 12.00 WITA, sejumlah anggota dewan menemui massa dengan menaiki truk komando, di antaranya Ekti Imanuel, Apansyah, Sabaruddin Pancarelle, Agus Suwandi, Subandi, dan Agus Aras.

Perwakilan massa kemudian menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan para legislator.

Namun, ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, tidak tampak berada di lokasi.

Pantauan di lapangan, dokumen pakta integritas yang dibawa dan disusun oleh Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur itu memuat tiga tuntutan.

1. Siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat Kalimantan Timur
2. Siap menjalankan seluruh poin tuntutan yang termaktub dalam dokumen ini
3. Siap menerima konsekuensi dan tekanan publik yang lebih masif apabila tidak melaksanakan komitmen ini.

"Kondisi tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan berbagai persoalan serius dan memprihatinkan. Berdasarkan fungsi konstitusionalnya, DPRD Kalimantan Timur memiliki kewenangan pengawasan, termasuk melalui penggunaan hak angket," ujar perwakilan aksi lewat megafon dari truk komando.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati penandatanganan pakta integritas oleh unsur pimpinan DPRD dan perwakilan tujuh fraksi.

Dari unsur pimpinan, dokumen ditandatangani oleh Ekti Imanuel dan Yenni Eviliana. Sementara dari fraksi, masing-masing diwakili Gerindra (Agus Suwandi), PDIP (Didik Agung), PPP-Demokrat (Agus Aras), PAN-NasDem (Sigit Wibowo), PKS (Firnadi Ikhsan), PKB (Damayanti), dan Golkar (M. Husni Fahruddin).