"Sudah kami klarifikasi juga waktu beliau menanyakan itu," ujarnya.

Iswandi Sebut Temuan Awal Capai Lebih Rp600 Miliar

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, sebelumnya menyebut hasil penelusuran sementara pihaknya menunjukkan total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi bersama BPKAD saat membahas realisasi anggaran serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027.

Menurut Iswandi, awalnya pihaknya menyoroti banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2025.

Di saat bersamaan, Komisi II juga menemukan sejumlah usulan anggaran pada RKA 2027 yang dinilai meningkat cukup signifikan.

Padahal, realisasi belanja hingga triwulan II tahun 2026 disebut belum maksimal.

"Program-program mereka di RKA 2027 angkanya naik cukup drastis. Sementara realisasi anggaran tahun 2026 sampai triwulan II saja masih belum maksimal," katanya pada Rabu (1/7/2026) lalu.

Ia menilai pola penganggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah relatif tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.

Karena itu DPRD meminta penjelasan lebih rinci mengenai hasil atau capaian dari setiap program yang diusulkan.

"Jangan anggarannya itu-itu terus setiap tahun, tapi kita tidak pernah tahu output dan outcome-nya apa," ujarnya.

Komisi II juga meminta BPKAD menyerahkan data yang lebih detail, mulai dari daftar aset bermasalah, tindak lanjut rekomendasi BPK, hingga rincian RAB kegiatan strategis tahun 2027.

Menurut Iswandi, DPRD ingin memastikan setiap kenaikan anggaran benar-benar memiliki dasar yang jelas.

"Kalau ada anggaran yang naik besar, sementara realisasi sampai triwulan II saja belum 50 persen, ya wajar kalau kami pertanyakan," katanya.

Dalam pembahasan itu pula Iswandi menyebut utang pemerintah tahun 2025 sekitar Rp400 miliar.

Namun menurutnya, masih terdapat berbagai kewajiban lain yang juga harus dihitung sehingga akumulasi yang ia baca saat itu mencapai lebih dari Rp600 miliar.

"Yang Rp400 miliar itu ternyata utang pemerintah dari kegiatan tahun 2025. Tapi sebenarnya masih ada utang yang berjalan dari tahun ke tahun," jelas legislator PDI Perjuangan ini.

"Ada juga kewajiban pemerintah kepada masyarakat atau pihak ketiga. Setelah saya hitung, akumulasinya lebih dari Rp600 miliar," sambungnya.