ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota Samarinda diketahui masih memiliki utang sekitar Rp400 miliar yang berasal dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Kewajiban tersebut menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap sepanjang tahun ini.

Namun, angka Rp400 miliar itu ternyata bukan seluruh utang yang dimiliki pemerintah kota.

Masih ada kewajiban yang berasal dari tahun-tahun sebelum 2025 yang hingga kini belum sepenuhnya lunas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, mengungkapkan total utang Pemkot dari tahun 2024 ke bawah semula mencapai Rp109,84 miliar.

Ia menjelaskan, kewajiban Pemerintah Kota Samarinda memang didominasi utang kegiatan tahun anggaran 2025 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Di luar itu masih terdapat sisa utang dari tahun 2024 ke bawah.

"Yang utang tahun 2024 ke bawah itu totalnya Rp109 miliar," kata Ananta kepada Arusbawah.co, Kamis (9/7/2026).

Dari total utang lama sebesar Rp109.841.536.316, Pemkot telah membayar sekitar Rp691 juta sehingga sisanya menjadi Rp109.150.183.316.

Dengan pembayaran yang telah dilakukan terhadap utang 2024 maupun 2025, total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda yang masih tersisa saat ini berada di kisaran Rp411 miliar.

"Sudah ada pembayaran-pembayaran. Sekarang total sisanya tinggal sekitar Rp411 miliar," ujarnya.

Ananta mengatakan data tersebut merupakan posisi terbaru pada Juli 2026.

Karena itu, angka yang beredar sebelumnya sudah mengalami perubahan mengikuti progres pembayaran yang dilakukan pemerintah.

"Data bulan ini. Karena memang sudah ada beberapa pembayaran," katanya.

Utang 2025 Sudah Dibayar Sekitar 25 Persen

Sementara itu, pembayaran utang kegiatan tahun 2025 juga terus berjalan.

Dari total kewajiban sekitar Rp400 miliar, pemerintah telah melunasi kurang lebih 25 persen.

"Sudah terbayar sekitar 25 persen," ujarnya.

Terkait angka lebih dari Rp600 miliar yang sempat disebut dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Samarinda, Ananta menilai terjadi kekeliruan dalam membaca rincian data utang.

"Mungkin beliau salah membaca rinciannya. Kemungkinan ada data yang sama, tetapi dibaca sebagai data yang berbeda," katanya.

Ia mengatakan klarifikasi tersebut sebenarnya juga telah disampaikan saat rapat berlangsung ketika anggota dewan mempertanyakan besaran utang pemerintah kota.