Di sisi lain, Castro menyayangkan lemahnya fungsi kontrol dari DPRD Kalimantan Timur terhadap temuan-temuan semacam ini.

Ia menilai mekanisme check and balances di parlemen daerah saat ini sedang mengalami stagnasi.

"Kita berharap anggota DPRD yang sebenarnya memiliki fungsi pengawasan itu betul-betul mengaktifkan fungsi pengawasannya. Kalau perlu ajukan interpelasi kepada gubernur, bahkan tidak hanya terbatas interpelasi ya, bisa mengajukan hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat," tegas Castro.

Ia mengidentifikasi bahwa kelumpuhan fungsi pengawasan ini berkorelasi erat dengan struktur dinasti politik yang ada, di mana pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif berada dalam satu lingkaran relasi kekeluargaan.

"Sayang sekali fungsi DPR-nya kan lumpuh. Salah satu penyebabnya tentu saja adalah relasi dinasti politik antara gubernur dan ketua DPRD. Seolah-olah DPR juga mandul di dalam soal-soal semacam ini," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai urgensi pemilihan Harum Resort sebagai lokasi jamuan tamu menteri, mengingat tersedianya fasilitas Rumah Jabatan (Rumjab) resmi yang sudah dibiayai oleh negara. (son)