Ia menyebut, sistem secara otomatis menghitung proporsi WFH sesuai ketentuan 50 persen setelah data ASN yang wajib WFO dimasukkan.

“Setelah disetting, keluarlah angka-angka yang wajib WFH, sehingga prosentasenya langsung di 50 persen," katanya.

Namun, ia mengakui masih ada kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemahaman operator di masing-masing OPD.

“Mungkin bukan soal kepatuhan, tapi mungkin ada masalah ketidakpahaman terhadap sistemnya," ujar Suparmin.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan perbaikan data sekaligus memberikan pelatihan ulang kepada perangkat daerah yang masih mengalami kendala.

“Nanti kami akan kirim tim ke sana untuk mengajari menggunakan aplikasi," tegasnya.

Kepatuhan Capai 93 Persen, Efisiensi Tembus Rp16 Juta

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan ASN terhadap kebijakan WFH saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen.

“Yang jelas Samarinda itu patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan 93 persen pegawai Samarinda setiap Jumat work from home," jelasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan dashboard memungkinkan perhitungan penghematan BBM secara rinci berdasarkan jarak tempuh dan jenis kendaraan ASN.

“Dikalikan jarak itu, diakumulasi keseluruhan, dapat angka tadi kurang lebih Rp16 juta penghematannya," kata Suparmin.

Dengan capaian tersebut, Pemkot Samarinda berharap kebijakan WFH tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi praktik terbaik dalam pengelolaan kinerja ASN berbasis digital.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi best practice, tidak hanya kepatuhan terhadap arahan pemerintah, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan manfaatnya," tutupnya. (raf)