“Dari total pegawai di luar pejabat strukturalnya, itu sepertinya WFH semua kalau kita lihat dari dashboard," ujar orang nomor satu di Kota Samarinda ini.

Diduga, seluruh pegawai non-struktural di dinas tersebut menjalankan WFH, padahal aturan hanya memperbolehkan 50 persen.

“Nah kalau itu berarti kita akan cek lagi apakah mereka WFH semua karena kurang paham, masih kurang paham, atau karena memang faktor disengaja," ucap politikus Gerindra ini.

Selain itu, terdapat OPD lain, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), yang menunjukkan tingkat kepatuhan relatif rendah, hanya 58 persen, sehingga masih ada puluhan persen pegawai yang belum terverifikasi status kerjanya.

“Berarti kan masih ada 42 persen yang belum patuh," jelasnya.

Ada pula Sekretariat DPRD yang tercatat masih nol persen dalam pelaksanaan WFH.

Pemerintah kota memastikan akan melakukan penelusuran untuk memastikan apakah ketidaksesuaian tersebut murni persoalan teknis atau ada unsur pelanggaran.

“Hari ini juga kita akan cek apakah ini kesalahan teknis atau memang faktor kesengajaan.”

Pemkot Utamakan Pembinaan, Bukan Sanksi

Meski membuka kemungkinan sanksi disiplin, Pemkot Samarinda lebih mengedepankan pembinaan, terutama jika masalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem.

“Mudah-mudahan hanya karena belum tuntas pemahaman mereka terhadap sistem atau dashboard ini, bukan karena tindakan yang disengaja," ujarnya.

Namun, jika ditemukan unsur kesengajaan, maka regulasi disiplin ASN akan diberlakukan.

“Karena kasihan kalau tindakan disengaja, karena langsung regulasi tentang kedisiplinan pegawai langsung bangun," tegas Andi Harun.

Kominfo: Sistem Terus Disempurnakan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Samarinda, Suparmin menjelaskan bahwa sistem dashboard terus dikembangkan, termasuk pengaturan ASN yang wajib WFO dan WFH berdasarkan Surat Edaran Wali Kota.

“Minggu kemarin, kita kan ada banyak penambahan fitur, seperti setting siapa saja yang wajib WFO," jelas Suparmin.