BUMDes Diminta Jadi Penengah Negosiasi

Ia menilai, tanpa adanya pihak penengah dari BUMDes, proses negosiasi bisa berjalan tidak sehat.

Ali menjelaskan bahwa kedepan Investor dihadapkan pada biaya pembebasan lahan, sementara masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang utuh.

Situasi itu menurutnya rawan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

“Kalau tidak ada yang mengkoordinir, ini jadi dilema. Investor keluar uang, tapi tidak ada titik temu. Apalagi kalau ada broker di tengah-tengah. Sering kali yang disampaikan ke investor beda dengan yang diterima masyarakat,” ujarnya.

BUMDes Dorong Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat

Menurut Ali, BUMDes, BUMD, koperasi, atau UMKM lokal harus hadir sebagai penengah yang jujur dan transparan, terutama dalam soal biaya ganti rugi lahan.

“Kami harus tahu betul berapa anggaran dari investor untuk satu sumur. Itu yang kami sampaikan ke pemilik lahan. Jangan sampai informasinya dipelintir,” katanya.

Ia berharap regulasi 14/2025 ini dari Kementerian ESDM benar-benar menjadi jalan masuk bagi pengelolaan sumur migas tua yang lebih adil dan berkelanjutan.

Terakhir, Ali menyampaikan bahwa Sumur-sumur tua yang ada itu bukan hanya menghidupkan kembali produksi, tapi juga wajib memberdayakan masyarakat sekitar.

“Harapan kami jelas. Masyarakat jangan cuma jadi penonton. Kami ingin terlibat langsung, mengelola, dan merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan ini jadi langkah positif ke depan untuk Kaliorang,” demikian kata Ali.

(sobizz/wan)