ARUSBAWAH.CO -  Belanja pegawai Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar Rp204 miliar, di saat banyak daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim) memilih memangkas belanja aparatur.

Fakta itu tercatat ketika daerah lain seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang memangkas belanja pegawai dengan total mencapai Rp975 miliar.

Data tersebut tercatat dalam portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuanga, yang bisa diakses publik pada Senin (9/2/2025).

DJPK mencatat, kenaikan belanja pegawai di Mahakam Ulu dan Paser terjadi bersamaan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.

Belanja Pegawai Kabupaten Mahakam Ulu Naik 24,39 Persen

Di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp356,52 miliar.

Angka tersebut melonjak tajam pada 2026 menjadi Rp443,48 miliar.

Kenaikan itu mencapai Rp86,96 miliar, atau sekitar 24,39 persen dalam satu tahun anggaran.

Persentase kenaikan ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di kaltim.

TKD Mahakam Ulu Dipangkas Hingga 18,76 Persen

Padahal, pada saat yang sama, Mahakam Ulu justru mengalami pemangkasan TKD cukup besar.

DJPK mencatat, TKD Mahakam Ulu pada 2026 dipotong sebesar Rp394 miliar, dari Rp2.096,69 miliar pada 2025 menjadi Rp1.703,26 miliar.

Penurunan ini setara dengan 18,76 persen.

Artinya, ketika transfer dana dari pusat menyusut hampir seperlima, belanja pegawai Mahakam Ulu justru melesat lebih dari seperempat.

Kabupaten Paser Naik Rp116,62 Miliar Meski TKD Turun

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Paser.