Di tengah keterbatasan regulasi, Yenni menegaskan bahwa membantu petani tetap bisa dilakukan tanpa melanggar beleid Perpres. 

Salah satu jalur yang dinilai paling aman adalah melalui pupuk non subsidi.

“Kalau membantu petani lewat pupuk, itu masih bisa dilakukan lewat jalur non-subsidi,” tegas Yenni.

Selain itu, APBD juga masih dapat diarahkan untuk program pendukung lain sepert misalnya pada pupuk organik dan hayati, pembangunan irigasi pertanian, jalan usaha tani hingga sarana pendukung produksi pertanian.

Menurut Yenni, pendekatan ini bukan hanya aman secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi petani.

Perjuangan Tetap Jalan, Fokus Bergeser

Yenni menekankan bahwa perubahan kewenangan tidak berarti perjuangan DPRD berhenti.

Fokusnya kini bergeser dari penyaluran bantuan langsung menuju pendampingan kebijakan dan fasilitasi berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa keberpihakan kepada petani tetap menjadi prioritas, meskipun jalurnya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Kami tetap memperjuangkan petani, tapi tanpa melanggar hukum,” pungkasnya. (sobizz/pra)