"Komitmen Pak Wali adalah menyelesaikan utang terlebih dahulu sebelum pengadaan fisik baru," jelasnya. 

Komisi III Sebut Penyelesaian Utang Jadi Penyebab Serapan Anggaran PUPR Tahun 2026 Masih Rendah

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan total utang proyek Pemerintah Kota Samarinda saat ini masih berada di kisaran Rp427 miliar.

Menurut Deni, pembayaran kepada kontraktor hingga saat ini baru mencapai sekitar 20 persen dari total kewajiban tersebut.

Sementara sisanya masih menunggu kemampuan keuangan daerah.

"Kalau dihitung secara keseluruhan, pembayaran kepada kontraktor baru sekitar 20 persen dari total utang sekitar Rp427 miliar. Angka pastinya nanti bisa dikonfirmasi kembali ke dinas," kata Deni dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan, utang tersebut tidak hanya berasal dari proyek tahun anggaran 2025, tetapi juga masih terdapat sisa kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini masih dicicil oleh pemerintah kota.

"Perlu diingat bahwa utang tersebut bukan hanya berasal dari tahun 2025, tetapi juga masih ada sisa utang dari tahun-tahun sebelumnya yang saat ini sedang dicicil," ujarnya.

Deni menyebut, khusus di Dinas PUPR, pihaknya baru memperoleh data utang dari dua bidang.

Di Bidang Cipta Karya, utang kegiatan tahun 2025 tercatat sebesar sekitar Rp132 miliar.

Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp19 miliar yang telah dibayarkan sehingga masih menyisakan kewajiban sekitar Rp113 miliar.

"Sebagai contoh, di Cipta Karya utangnya Rp132 miliar, baru terbayar Rp19 miliar sehingga tersisa sekitar Rp113 miliar," katanya.

Sementara di Bidang Sumber Daya Air (SDA), dari total utang sekitar Rp34 miliar, pemerintah baru membayar sebagian sehingga masih tersisa sekitar Rp20 miliar lebih.

"Di bidang SDA, dari sekitar Rp34 miliar masih tersisa sekitar Rp21 miliar. Masih ada sejumlah kewajiban yang belum dapat dipenuhi karena PAD belum masuk secara optimal," ujarnya.

Namun, data utang Bidang Bina Marga belum diperoleh karena pembahasannya bersama Dinas PUPR dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.

Karena itu, total utang di lingkungan Dinas PUPR belum dapat dihitung secara keseluruhan.

"Untuk Dinas PUPR sendiri, baru diketahui dua bidang, yaitu Cipta Karya dengan sisa sekitar Rp113 miliar dan SDA dengan sisa sekitar Rp20 miliar lebih," jelasnya.

Deni mengatakan rendahnya realisasi anggaran Dinas PUPR pada 2026 tidak lepas dari fokus pemerintah kota yang masih memprioritaskan pembayaran utang kepada pihak ketiga.