ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota Samarinda masih memiliki kewajiban membayar utang proyek tahun anggaran 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Plt Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, mengungkapkan total utang pekerjaan di instansinya mencapai sekitar Rp290 miliar.

"Itu utang tahun 2025," kata Hendra saat ditemui Arusbawah.co, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan nilai tersebut merupakan akumulasi pekerjaan di seluruh bidang yang ada di Dinas PUPR.

Namun ia tidak hafal persis jumlah paket pekerjaan yang masih menjadi kewajiban pembayaran pemerintah.

"Untuk jumlah paket saya tidak hafal," ujarnya.

Menurut Hendra, nilai sekitar Rp290 miliar itu juga belum mencakup utang proyek dari tahun-tahun sebelumnya.

Artinya, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban lain yang juga harus diselesaikan secara bertahap.

"Kalau keseluruhan sekitar Rp290 sekian, dan itu di luar utang yang lama," katanya.

Hendra menyebut, sejumlah proyek strategis masuk dalam daftar pekerjaan yang pembayarannya masih menjadi utang pemerintah.

Di antaranya pembangunan Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, hingga proyek Terowongan Samarinda.

"Dari total sekitar Rp290 sekian itu campur semua, satu dinas. Ada di SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya," bebernya.

"Untuk pembangunan Teras Samarinda juga ada, termasuk Pasar Pagi, dan itu masuk kategori terutang. Terowongan juga masih ada yang belum terbayar," sambung Hendra.

Meski demikian, ia memastikan pembayaran pekerjaan Teras Samarinda tahap dua tidak mengalami persoalan seperti yang sempat terjadi pada tahap pertama.

"Kalau dibanding kasus tahun lalu seperti Teras Samarinda tahap pertama, untuk Teras Samarinda tahap dua pembayarannya aman. Tidak ada ribut-ribut soal pembayaran ke kontraktor," katanya.

Hendra mengatakan Wali Kota Samarinda telah berkomitmen menyelesaikan seluruh utang pekerjaan tahun anggaran 2025 pada tahun 2026.

Sementara itu, kewajiban pembayaran yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Yang jelas, pekerjaan yang terutang di tahun 2025 dijanjikan Pak Wali akan diselesaikan pada 2026. Untuk utang tahun-tahun sebelumnya dibayar bertahap, dan sekarang sudah mulai berjalan pembayaran bertahap," tutupnya.

Terkait tambahan pekerjaan ia sampaikan belum prioritas