Lima kali harus datang ke Badan Pertanahan itu pun dia ungkap. 

"Pertama, saat pengukuran (tanah). Setelah itu gambar ukur, setekah itu naik ke peta bidang, baru ditandatangani oleh Kasi Pengukuran. Setelah itu, kami ajukan lagi ke penetapan hak. Itu kami lewati satu-satu. Dan banyak kasus, kalau tak ada duit, bisa tak dilayani. Semangat inilah yang membebani pengembang sehingga harga rumah kadang relatif tinggi," jelasnya. 

Di sini, pihak REI Kaltim menggambarkan bagaimana para pengembang juga harus menanggung beban perizinan yang otomatis berdampak pada harga produksi rumah.

Semakin besar beban rupiah perizinan yang keluar, semakin tinggi pula harga rumah yang nantinya dikeluarkan untuk masyarakat. 

"Itu belum biaya balik nama. Ada juga lainnya," jelasnya. 

Persoalan ini akan sangat berdampak bagi para pengembang yang masih menggunakan kredit bank dalam usahanya. 

Keterlambangan perizinan sangat berimbas pada bunga bank yang juga mereka harus bayar. 

"Contoh, Anda pengusaha perumahan. Hari pertama bapak gerakkan excavator pematangan lahan, itu fisik baru bisa terjual bulan ketujuh. Rata-rata segitu. Itu jika perizinan beres. Teman-teman pengalaman dalam pengurusan sertifikat itu bisa setahun, bisa lebih. Jadi rumah sudah terbangun, tapi sertifikatnya baru jadi, lima bulan kemudian. Itu baru sertifikat induknya. Belum pecah sertifikat," kata Bambang. 

3. Akses Kredit Perbankan yang Tidak Ramah Rakyat Kecil

Bambang kemudian juga menyoroti masalah akses pembiayaan.

Banyak masyarakat yang sebenarnya mampu membayar cicilan, tapi tidak bisa mengakses KPR karena tidak memiliki slip gaji.

“Di Segiri, itu Anda penjual ayam yang arisannya sehari saja Rp 100 ribu. Kalau sebulan kan Rp 3 juta. Artinya kan uangnya banyak kan. Tapi dia tak punya slip gaji. Gak ada NIP. Orang-orang ini sulit beli rumah, karena sistem perbankan nasional mengharuskan pendapatan tetap. Jadi mereka yang tak punya slip gaji dianggap tak bankable. Padahal kan mereka ini juga rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Bambang meminta pemerintah daerah dan perbankan menghadirkan solusi.

“Pemprov punya bank besar, kenapa tidak bantu kita, bantu kredit rakyat. Rakyat yang disupport dalam bentuk rumah-rumah ini. Kenapa lebih condong ke kredit korporasi? Pak, rakyat kecil itu kalau punya utang itu lebih malu daripada orang besar. Kenapa demikian? Buktinya jagonya kredit rakyat kan BRI. Pendapatan tertinggi BRI kan. Orang-orang kecil itu malu kalau sampai dia tak bayar. Itu sudah mental," jelas Bambang. 

Proses pembiayaan yang belum ramah pada mereka yang "tak berkantor" ini lah yang menurut kacamata REI Kaltim, harus dicarikan solusinya.

"Agar kelompok masyarakat tanpa slip gaji ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan kredit rumah. Dengan satu dasar yang jelas, bahwa kreditur bisa membayar kreditnya," jelasnya. 

“Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal hak rakyat untuk mendapatkan rumah. Kalau tidak segera disamakan persepsi, kita akan terus jauh dari target,” pungkasnya. (bersambung)/ Anjas Pratama