Di era Prabowo Subianto, target besar dikejar pemerintah. Tiga juta rumah dicanangkan bisa terbangun dalam lima tahun. Dari total makro 3 juta rumah ini, Kaltim kebagian 100 ribu rumah. Beberapa stimulan diberikan. Termasuk yang terbaru, penetapan besaran subsidi bunga untuk debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mulai dari 5,5 sampai 10 persen per tahun, tergantung plafon kredit yang diajukan.

Beleidnya ada pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.65/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan yang baru saja ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2025 dan diundangkan pada 24 September 2025.

Lantas, bagaimana sebenarnya peran para pengembang di Kaltim dalam membantu sukseskan program 3 juta rumah ini? Apa saja tantangan dan kendalanya?

ARUSBAWAH.CO -  Rabu (24/09/2025), usai 1 minggu lebih atur janji temu, manajemen dan redaksi Arusbawah.co bisa dapatkan waktu bincang panjang dengan DPD REI (Real Estate Indonesia) Kaltim.

Kedatangan yang awalnya hanya sekedar silaturahmi dan ingin membahas soal Gratispol Perumahan itu ternyata lebih dalam dari yang diperkirakan.

Hampir 4 jam, dan lebih dari 5 pengusaha perumahan di REI Kaltim turut satu persatu ceritakan keluh kesah, tantangan, serta harapan besar mereka dalam program 3 juta rumah ini.

Adalah Wakil Ketua Bidang Perumahan DPD REI Kaltim, Bambang N Ariadhi, yang pertama mengungkapkan kondisi capaian perumahan di Kaltim. Angkanya kalau dilihat dari atas, masih sangat jauh dari target.

“Beberapa bulan lalu, saya diminta bantuan oleh Pak Wakil Gubernur Seno Aji. Kaltim itu ditargetkan dalam program 3 juta rumah, seratus ribu rumah selama 5 tahun. Sejak 2025. Jadi kalau dibagi 5 (tahun), satu tahun itu 20 ribu rumah. Kita, kenyataan data mengatakan. hanya 1212 rumah saja. Nah, kita harus mulai dari mana?," kata Bambang mengawali perbincangan panjang.

Tugas Besar yang Tak Bisa Dikerjakan Tanpa Bergandengan

Mengurai target besar, 100 ribu rumah terbangun di Kaltim dalam 5 tahun, Bambang menegaskan, tidak bisa hanya dibebankan ke pengembang.

Harus ada persepsi yang sama antara pemerintah, swasta, dan perbankan.

“Persepsinya harus sama dahulu. Bahwa pembangunan rumah ini, adalah tugas bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pengembang, bukan hanya tugas bank," ucapnya.

Meski target besar, diakui Bambang, jika pemerintah-swasta-perbankan bisa padu menghadirkan 100 ribu rumah dalam waktu 5 tahun, geliat ekonomi Kaltim dia pastikan juga menggeliat.

Ini karena sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat luas.

“Ada 189 sektor usaha ikut bergerak kalau sektor perumahan bergerak. Dari sopir truk, tukang batu bata, hingga pekerja kecil lainnya. Jadi, ini bukan hanya bisnis, tapi program bersama yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat,” jelas Bambang.

Persoalan Utama Perumahan di Kaltim

Masuk lebih dalam, REI Kaltim kemudian menyebut ada tujuh persoalan besar yang harus segera dibenahi agar target pembangunan perumahan bisa tercapai.

Persoalan ini juga akan dibahas lebih dalam pada Musyawarah Daerah (Musda) REI Kaltim, 23 Oktober 2025.

1. Perizinan yang Belum Sinkron

Masalah paling krusial adalah perizinan.