Dari keseluruhan data tersebut, redaksi menganalisis bahwa jumlah kursi pijat yang direalisasikan dalam APBD Kaltim 2025 setidaknya mencapai empat unit.

Perhitungan ini merujuk pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelumnya, yang menunjukkan bahwa anggaran sekitar Rp125 juta dialokasikan untuk dua unit kursi pijat elektrik dengan fitur pijat lengkap.

Dengan demikian, akumulasi nilai dan paket pengadaan yang tercatat mengindikasikan jumlah unit yang lebih dari satu paket.

Jadi Sorotan Publik

Pengadaan fasilitas seperti kursi pijat dari APBD memicu kritik publik karena dinilai tidak menjadi prioritas di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang menyatakan siap mengganti item tersebut dengan dana pribadi pun dinilai sebagai respons atas tekanan publik yang terus menguat.

Ke depan, evaluasi dan audit terbuka terhadap paket pengadaan ini akan menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (pra)