• Menghentikan ketergantungan pada energi fosil, termasuk pemasokan batu bara untuk smelter nikel dan industri-intensif lainnya.
• Mengakhiri proyek transisi energi yang bersifat “tipu-tipu”, yang atas nama energi hijau justru mempercepat perusakan lingkungan dan mengorbankan masyarakat.
• Menjamin partisipasi publik dengan hak veto, sehingga masyarakat dapat menghentikan proyek yang merusak ruang hidup.

Menurut Yuni, masa depan energi tidak bisa lagi diserahkan pada kepentingan bisnis dan politik.

“Transisi energi harus adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Kalau tidak, itu bukan transisi—itu cuma perpindahan label.”

Yuni menutup penjelasannya  dengan satu kalimat yang pelan tapi menggigit:

“Bukan kami yang ekstrem. Yang ekstrem adalah terus menggali batu bara ketika dunia sudah terbakar," katanya. 

Suara itu tidak terdengar di ruang megah COP 30.

Tapi dari Kaltim, gema itu tetap menggetarkan: tuntutan untuk perubahan yang benar-benar berpihak pada bumi dan manusia yang tinggal di atasnya. (pra)