ARUSBAWAH.CO - Di tengah hiruk-pikuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Belém, Brasil, ada suara yang tidak ikut terbang ke forum internasional, tetapi justru bergaung lebih keras dari tanah Kalimantan Timur (Kaltim).
Suara itu datang dari Yuni, aktivis Extinction Rebellion (XR) Bunga Terung Kaltim, yang menyebut proyek transisi energi Indonesia saat ini “lebih mirip kamuflase ketimbang solusi”.
COP 30 sedang dibahas dengan megah. Delegasi Indonesia berjumlah 450 orang, dipimpin Hashim Djojohadikusumo, membawa pesan bahwa Indonesia ingin mempercepat transisi energi, memperkuat energi terbarukan, dan menekan emisi.
Tetapi bagi Yuni, narasi besar itu tidak menyentuh akar persoalan di daerah seperti Kalimantan Timur—wilayah yang sejak lama memasok batu bara untuk negeri ini, tetapi juga memikul luka paling dalam akibat eksploitasi.
“Transisi energi hanya indah di kertas. Yang saya lihat di lapangan: hutan hilang, tambang makin luas.”
Bagi Yuni, 25 tahun, aktivisme bukan sekadar panggilan—tetapi pengalaman sehari-hari melihat kampung-kampung yang hilang, air yang keruh, dan bukit yang digantungi ceruk bekas tambang.
Ia menyebut proyek transisi energi yang diklaim ramah lingkungan hanyalah wajah baru dari industri ekstraktif.
“Kami terus diberi harapan bahwa transisi energi akan membawa masa depan hijau. Tapi kenyataannya, hutan Kaltim tetap dibabat, tambang tetap jalan, dan batu bara tetap jadi raja,” ujarnya.
Padahal pemerintah menggelontorkan dana besar—USD 25—30 miliar (sekitar Rp350—420 triliun) untuk transisi energi.
Namun Yuni menilai proyek itu justru menjadi dalih untuk membuka konsesi baru dan memperluas tambang mineral.

Kaltim Tetap Jadi “Penjaga Api” Batu Bara
Data memperkuat kegelisahan Yuni: produksi batu bara Kaltim naik dari 268 juta ton (2020) menjadi 368 juta ton (2024)—menyumbang 44% produksi nasional.
Deforestasi pun masih tertinggi di Indonesia. Kaltim kehilangan 44.483 hektare hutan pada 2024; lebih dari 16.000 hektare di antaranya ada di Kutai Timur, sebagian besar akibat ekspansi tambang.
“Kalau sudah begini, bagaimana kami bisa percaya bahwa negara serius?” kata Yuni pelan, tetapi tegas.
- Reklamasi Tak Beres, Jatam Kaltim Desak APH Tetapkan Pihak PT Kencana Wilsa Jadi Tersangka Kejahatan Lingkungan
- XR Bunga Terung Kaltim: Indonesia belum Merdeka dari Krisis Iklim dan Solusi Palsu Energi
- Dana Reklamasi Cuma Rp20 Juta, JATAM Lapor PT Kencana Wilsa ke Kejati: Tak Masuk Akal Tutup Tiga Lubang Tambang
Tiga Desakan XR Bunga Terung Kaltim
Atas dasar itu, Yuni bersama XR Bunga Terung Kaltim menyampaikan desakan keras kepada pemerintah:
- Menghentikan ketergantungan pada energi fosil, termasuk pemasokan batu bara untuk smelter nikel dan industri-intensif lainnya.
- Mengakhiri proyek transisi energi yang bersifat “tipu-tipu”, yang atas nama energi hijau justru mempercepat perusakan lingkungan dan mengorbankan masyarakat.
- Menjamin partisipasi publik dengan hak veto, sehingga masyarakat dapat menghentikan proyek yang merusak ruang hidup.
Menurut Yuni, masa depan energi tidak bisa lagi diserahkan pada kepentingan bisnis dan politik.
“Transisi energi harus adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Kalau tidak, itu bukan transisi—itu cuma perpindahan label.”
Yuni menutup penjelasannya dengan satu kalimat yang pelan tapi menggigit:
“Bukan kami yang ekstrem. Yang ekstrem adalah terus menggali batu bara ketika dunia sudah terbakar," katanya.
Suara itu tidak terdengar di ruang megah COP 30.
Tapi dari Kaltim, gema itu tetap menggetarkan: tuntutan untuk perubahan yang benar-benar berpihak pada bumi dan manusia yang tinggal di atasnya. (pra)
- Hari Bumi 2025, Samarinda Dikepung Lubang Tambang, XR Bunga Terung Kaltim Sebut Semua Tambang dan Pemerintah Pembohong
- Solusi Krisis Iklim Dinilai Gagal Diajukan Para Calon Pemimpin Kaltim, XR Bunga Terung Suarakan Hindari Industri Ekstraksi
- Gelombang Penolakan! Mahasiswa dan Aktivis Kaltim Tolak Kampus Kelola Tambang




