ARUSBAWAH.CO -  Di tengah hiruk-pikuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Belém, Brasil, ada suara yang tidak ikut terbang ke forum internasional, tetapi justru bergaung lebih keras dari tanah Kalimantan Timur (Kaltim).

Suara itu datang dari Yuni, aktivis Extinction Rebellion (XR) Bunga Terung Kaltim, yang menyebut proyek transisi energi Indonesia saat ini “lebih mirip kamuflase ketimbang solusi”.

COP 30 sedang dibahas dengan megah. Delegasi Indonesia berjumlah 450 orang, dipimpin Hashim Djojohadikusumo, membawa pesan bahwa Indonesia ingin mempercepat transisi energi, memperkuat energi terbarukan, dan menekan emisi.

Tetapi bagi Yuni, narasi besar itu tidak menyentuh akar persoalan di daerah seperti Kalimantan Timur—wilayah yang sejak lama memasok batu bara untuk negeri ini, tetapi juga memikul luka paling dalam akibat eksploitasi.

“Transisi energi hanya indah di kertas. Yang saya lihat di lapangan: hutan hilang, tambang makin luas.”

Bagi Yuni, 25 tahun, aktivisme bukan sekadar panggilan—tetapi pengalaman sehari-hari melihat kampung-kampung yang hilang, air yang keruh, dan bukit yang digantungi ceruk bekas tambang.

Ia menyebut proyek transisi energi yang diklaim ramah lingkungan hanyalah wajah baru dari industri ekstraktif.

“Kami terus diberi harapan bahwa transisi energi akan membawa masa depan hijau. Tapi kenyataannya, hutan Kaltim tetap dibabat, tambang tetap jalan, dan batu bara tetap jadi raja,” ujarnya.

Padahal pemerintah menggelontorkan dana besar—USD 25—30 miliar (sekitar Rp350—420 triliun) untuk transisi energi.

Namun Yuni menilai proyek itu justru menjadi dalih untuk membuka konsesi baru dan memperluas tambang mineral.