ARUSBAWAH.CO - Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus bergema.

Sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis lingkungan di Kaltim menolak keras kebijakan yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Mereka menilai kebijakan ini bukan solusi bagi pendidikan, melainkan ancaman terhadap keberlanjutan akademik dan lingkungan hidup.

Gabungan kelompok Aksi Kamisan Kaltim, XR Bunga Terung, dan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) Unmul menggelar aksi simbolik di depan gedung Rektorat Unmul, Pada, Rabu (29/01/2025),

Mereka membawa spanduk bertuliskan "Kampus Bukan Tambang" dan menuntut agar pemerintah membatalkan pasal yang memberi perguruan tinggi akses prioritas dalam pengelolaan tambang.

Menurut mereka, kebijakan ini berpotensi menjadikan kampus sebagai alat eksploitasi sumber daya alam, bukan sebagai pusat ilmu pengetahuan.

"Perguruan tinggi seharusnya fokus pada pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Jika kampus terlibat dalam bisnis tambang, bagaimana bisa mereka menjadi solusi bagi krisis lingkungan?" ujar Mario salah satu perwakilan aksi.