Prabowo Subianto mengklaim MBG akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. CELIOS menilai, banyak pekerjaan yang hilang di sektor UMKM makanan-minuman akibat MBG bisa lebih besar, mencapai minimal 1,94 juta pekerja.

Politik Pangan dan Kepunahan Pangan Lokal

MBG bukan sekadar kebijakan gizi, tapi politik pangan yang menyeragamkan menu (beras, gandum, pangan ultra-proses).

Padahal, Indonesia memiliki 822 jenis pangan lokal, namun 94 di antaranya sudah langka, dan 8 bahkan tak diketahui lagi. Kebijakan seragam berisiko mempercepat kepunahan pangan lokal.

Anggaran Rp335 Triliun dan Korban Pendidikan

APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, dimana Rp223 triliun (83,4%) diambil dari pendidikan.

Realokasi ini disebut CELIOS sebagai predatory budgeting—mengorbankan mutu pendidikan, sarana sekolah, bantuan operasional, dan kesejahteraan guru.

Dengan Rp223 triliun, bisa menggaji 704.503 guru honorer Rp3 juta/bln selama 8,8 tahun.

Dampaknya sudah terasa: kuota KIP Kuliah UGM tidak bertambah, KIP UMY dipangkas hingga 45%, risiko putus kuliah meningkat.

Pertanyaan untuk Pemerintah

Studi CELIOS menegaskan, apakah pantas mengorbankan anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan UMKM demi program MBG yang tata kelolanya bermasalah?

Alih-alih memperkuat gizi, MBG memperlebar ketimpangan, melemahkan ekonomi rakyat, dan menggerus masa depan pendidikan—harga mahal dari kebijakan yang dipaksakan tanpa perhitungan matang. (isa)