ARUSBAWAH.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional, justru menimbulkan dampak domino serius bagi perekonomian rakyat, UMKM, dan anggaran pendidikan.

Temuan ini tercatat dalam Studi Evaluasi 1 Tahun Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Alih-alih memperkuat ekonomi lokal, implementasi MBG memicu kenaikan harga pangan, penyingkiran petani dan pedagang kecil, serta realokasi anggaran pendidikan dan sosial secara masif.

Lonjakan Permintaan Dorong Harga Pangan Naik

CELIOS menemukan bahwa MBG memicu demand-pull inflation.

Lonjakan kebutuhan bahan pangan seperti beras, ayam, telur, dan sayur untuk jutaan porsi makanan sehari tidak diimbangi kapasitas produksi lokal.

Akibatnya, stok pasar terserap dapur MBG, sementara pasokan tidak bertambah, mendorong harga pangan naik.

Misalnya, harga daging ayam melonjak dari Rp35 ribu/kg menjadi Rp38–50 ribu/kg di beberapa daerah.

“Kenaikan harga bukan kebetulan, tapi konsekuensi kebijakan yang menyerap pasokan lokal tanpa memperhitungkan kapasitas produksi,” tulis CELIOS.

Rantai Pasok Tertutup, Petani dan Pasar Tradisional Tersingkir

Pelaksanaan MBG terpusat pada dapur besar yang dikelola yayasan dengan modal miliaran rupiah.

Bahan baku utama disuplai melalui kontrak jangka panjang dengan perusahaan besar, menyingkirkan petani kecil dan pedagang pasar rakyat.

UMKM pengolah ayam dan makanan-minuman lokal terdampak, karena harga bahan baku melonjak dan permintaan mereka terserap dapur MBG.

Program yang seharusnya memberdayakan ekonomi lokal, malah memperkuat dominasi korporasi besar.