ARUSBAWAH.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional, justru menimbulkan dampak domino serius bagi perekonomian rakyat, UMKM, dan anggaran pendidikan.

Temuan ini tercatat dalam Studi Evaluasi 1 Tahun Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Alih-alih memperkuat ekonomi lokal, implementasi MBG memicu kenaikan harga pangan, penyingkiran petani dan pedagang kecil, serta realokasi anggaran pendidikan dan sosial secara masif.

Lonjakan Permintaan Dorong Harga Pangan Naik

CELIOS menemukan bahwa MBG memicu demand-pull inflation.

Lonjakan kebutuhan bahan pangan seperti beras, ayam, telur, dan sayur untuk jutaan porsi makanan sehari tidak diimbangi kapasitas produksi lokal.

Akibatnya, stok pasar terserap dapur MBG, sementara pasokan tidak bertambah, mendorong harga pangan naik.

Misalnya, harga daging ayam melonjak dari Rp35 ribu/kg menjadi Rp38–50 ribu/kg di beberapa daerah.

“Kenaikan harga bukan kebetulan, tapi konsekuensi kebijakan yang menyerap pasokan lokal tanpa memperhitungkan kapasitas produksi,” tulis CELIOS.

Rantai Pasok Tertutup, Petani dan Pasar Tradisional Tersingkir

Pelaksanaan MBG terpusat pada dapur besar yang dikelola yayasan dengan modal miliaran rupiah.

Bahan baku utama disuplai melalui kontrak jangka panjang dengan perusahaan besar, menyingkirkan petani kecil dan pedagang pasar rakyat.

UMKM pengolah ayam dan makanan-minuman lokal terdampak, karena harga bahan baku melonjak dan permintaan mereka terserap dapur MBG.

Program yang seharusnya memberdayakan ekonomi lokal, malah memperkuat dominasi korporasi besar.

Beban Berat Ditanggung Kelompok Rentan

Dampak kenaikan harga paling dirasakan pekerja informal dan keluarga pekerja tidak dibayar.

Survei CELIOS menunjukkan:

• 36% pekerja tidak tetap dan 20% pekerja keluarga tidak dibayar merasakan harga pangan naik.
• Kelompok berpendapatan rendah (<Rp2 juta/bulan) mengalami dampak signifikan, dibanding kelompok menengah ke atas (20–26%).

Artinya, MBG justru memperlebar kerentanan ekonomi kelompok miskin.

Lapangan Kerja MBG Bersifat Semu

Meski diklaim menciptakan lapangan kerja, mayoritas peluang baru hanya menyerap sebagian kecil warga.

Sekitar 40% responden menilai pekerjaan MBG tidak dirasakan pekerja informal atau petani kecil.

UMKM Makanan-Minuman Terancam Tergusur

Data BPS 2023 mencatat 3 juta UMKM makanan-minuman non-restoran dengan 6,49 juta pekerja.

MBG yang dijalankan secara terpusat melalui 30 ribu dapur besar menyebabkan pergeseran ekonomi besar dari UMKM lokal ke sistem sentralisasi.

Kantin dan warung sekolah pun kalah bersaing, penjualan merosot, sementara pemerintah tidak menyediakan skema perlindungan atau kompensasi.

“MBG memang dirancang untuk dapur besar bermodal tinggi, bukan untuk usaha mikro,” tulis CELIOS.

Klaim 1,5 Juta Lapangan Kerja Dipertanyakan

Prabowo Subianto mengklaim MBG akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. CELIOS menilai, banyak pekerjaan yang hilang di sektor UMKM makanan-minuman akibat MBG bisa lebih besar, mencapai minimal 1,94 juta pekerja.

Politik Pangan dan Kepunahan Pangan Lokal

MBG bukan sekadar kebijakan gizi, tapi politik pangan yang menyeragamkan menu (beras, gandum, pangan ultra-proses).

Padahal, Indonesia memiliki 822 jenis pangan lokal, namun 94 di antaranya sudah langka, dan 8 bahkan tak diketahui lagi. Kebijakan seragam berisiko mempercepat kepunahan pangan lokal.

Anggaran Rp335 Triliun dan Korban Pendidikan

APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, dimana Rp223 triliun (83,4%) diambil dari pendidikan.

Realokasi ini disebut CELIOS sebagai predatory budgeting—mengorbankan mutu pendidikan, sarana sekolah, bantuan operasional, dan kesejahteraan guru.

Dengan Rp223 triliun, bisa menggaji 704.503 guru honorer Rp3 juta/bln selama 8,8 tahun.

Dampaknya sudah terasa: kuota KIP Kuliah UGM tidak bertambah, KIP UMY dipangkas hingga 45%, risiko putus kuliah meningkat.

Pertanyaan untuk Pemerintah

Studi CELIOS menegaskan, apakah pantas mengorbankan anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan UMKM demi program MBG yang tata kelolanya bermasalah?

Alih-alih memperkuat gizi, MBG memperlebar ketimpangan, melemahkan ekonomi rakyat, dan menggerus masa depan pendidikan—harga mahal dari kebijakan yang dipaksakan tanpa perhitungan matang. (isa)