Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan kemegahan rumah jabatan.

Yang dibutuhkan adalah jalan yang layak, akses pendidikan yang merata, serta jaminan kesejahteraan yang nyata.

Pemerintah perlu kembali menata arah kebijakan, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Sejarah tidak akan mencatat kemewahan fasilitas pejabat, tetapi akan mengingat sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. (***)

Ditulis oleh Angga Wato, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tak mencerminkan pandangan redaksi