ARUSBAWAH.CO - Tahun kedua kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji menjadi momentum pembuktian Program GratisPol Pendidikan.
Jika tahun pertama adalah fase adaptasi, maka 2026 bisa menjadi tahun konsolidasi dan ekspansi besar-besaran.
Lalu, seberapa potensial sebenarnya GratisPol jika membaca tiga data yang ada: pagu 2026, serapan 2025, dan rekam jejak beasiswa Kaltim Tuntas serta Stimulan 2019–2023?
Tim riset Arusbawah.co, membedahnya berdasarkan data yang didapatkan, meliputi serapan anggaran Gratispol 2025, rencana kerja GratisPol 2026, Laporan Beasiswa Kaltim Tuntas serta Stimulan 2019 - 2023 hingga pada proses wawancara narasumber.
Lonjakan Pagu 2026: Anggaran Tembus Rp1,3 Triliun Lebih
Data yang diterima Arusbawah.co dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah menjabarkan bahwa pada 2026 ini, total pagu Program Unggulan GratisPol mencapai lebih dari Rp1,37 triliun.
Rinciannya sebagai berikut:
- GratisPol S1: Rp1,18 triliun (149.307 penerima)
- GratisPol S2–S3: Rp133,6 miliar (7.449 penerima)
- GratisPol Luar Kaltim: Rp12,87 miliar (892 penerima)
- GratisPol Luar Negeri: Rp14,84 miliar (133 penerima)
- GratisPol Khusus: Rp34,5 miliar (1.200 penerima)
Jika seluruh skema dijalankan optimal, total penerima manfaat bisa menyentuh lebih dari 158 ribu orang.
Ini kemudian tim redaksi coba bandingkan dengan era Kaltim Tuntas dan Stimulan 2019–2023:
- Total penerima Tuntas (5 tahun): 25.358 orang
- Total penerima Mahasiswa Stimulan: 44.273 orang
Artinya, satu tahun GratisPol di tahun 2026 ini, jika berjalan lancar tanpa kendala berarti, berpotensi melampaui capaian lima tahun program sebelumnya.
"Ya memang demikian, Ini bukan sekadar beda angka. Ini perubahan skala," ucap Dasmiah.
Serapan 2025: Seberapa Banyak Penerima GratisPol di Tahun Pertama?
Berdasarkan data serapan, total penerima manfaat tahun 2025 tercatat sebanyak 24.890 mahasiswa dengan anggaran yang terserap mencapai Rp133,38 miliar.
Rinciannya, penerima terbanyak berasal dari kategori dalam daerah sebanyak 21.636 mahasiswa.
Sementara itu, penerima luar daerah tercatat 2.012 mahasiswa, luar negeri 71 mahasiswa, skema kerja sama 477 mahasiswa, dan afirmasi 694 mahasiswa.
Jika dibandingkan dengan target 2026 yang diproyeksikan menyentuh sekitar 158 ribu penerima, terdapat lonjakan signifikan yang harus dicapai pada tahun kedua pelaksanaan program.
"Kalau dibandingkan target 2026 yang mencapai 158 ribu penerima, artinya ada lonjakan hampir enam kali lipat yang harus dikejar," jelas Dasmiah.
Dengan kata lain, tahun kedua akan menjadi ujian akselerasi.
Apakah birokrasi, kampus, dan sistem verifikasi sudah siap mengeksekusi lonjakan sebesar itu?
"Kita terus coba benahi sistem, tetapi dari segi komitmen penganggaran, paling tidak sudah ada arah ke sana (penerima melonjak)," jelas Dasmiah.
Perubahan Pendekatan: Pemerataan
Dikatakan Damish, ada satu hal yang mencolok dalam program GratisPol di era kepemimpinan Rudy - Seno.
Yakni, perubahan pendekatan.
Program sebelumnya memberikan nominal bantuan lebih besar per mahasiswa, namun penerimanya terbatas.
GratisPol memilih strategi berbeda: nominal lebih kecil, tetapi menjangkau lebih luas.
"Jika dihitung rata-rata, bantuan per mahasiswa 2026 lebih kecil dibanding era Kaltim Tuntas. Namun secara sosial, pemerataan ini membuka akses bagi keluarga yang sebelumnya tidak tersentuh beasiswa," katanya.
Bagi Dasmiah, ini soal keadilan akses.
“Kita ingin lebih banyak anak Kaltim yang bisa kuliah. Ini tentang membuka pintu seluas-luasnya. Bayangkan satu keluarga nelayan di pesisir Mahakam atau petani di Kutai Barat yang sebelumnya tak tersentuh beasiswa, kini anaknya bisa kuliah karena skema lebih inklusif. Di sini lah kami merasa ada nilai emosional GratisPol dalam memberikan kesempatan kuliah kepada anak-anak Kaltim secara merata," katanya.
Satu hal yang ditekankan Dasmiah, adalah soal niat Pemprov yang juga harus disadari publik.
Ia mengatakan bahwa, ketika tahun 2026 ini ada pemangkasan DBH yang cukup tinggi untuk Kaltim, mencapai sekitar Rp 6 Triliun, tetapi komitmen penganggaran Gratispol tahun kedua ini, tidaklah turut dipangkas.
Malah justru ditambah.
"Jadi ada concern yang tinggi dari pemerintah pada program ini. DBH dipangkas 2026, tapi anggaran Gratispol untuk membiayai anak-anak Kaltim di perkuliahan, tidak ikut dikurangi, malah melonjak besar," tuturnya.
Apa Tantangannya?
Meski demikian, Dasmiah tak tutup mata, bahwa ada beberapa persoalan yang masih harus dibenahi pada Gratispol.
Dijelaskan Dasmiah, peningkatan target penerima manfaat pada 2026 harus diiringi kesiapan teknis yang matang.
“Skalanya besar, jadi memang harus kita pastikan sistem administrasi benar-benar siap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek menjadi perhatian utama, mulai dari kesiapan sistem administrasi, validasi data ribuan mahasiswa, hingga sinkronisasi dengan lebih dari 50 perguruan tinggi yang terlibat dalam program tersebut.
Menurut Dasmiah, proses verifikasi data menjadi krusial agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima.
“Kita harus pastikan data valid, tidak dobel, dan sesuai kriteria. Itu sebabnya tahun pertama kita fokus membenahi sistem,” jelasnya.
Selain itu, ketepatan waktu penyaluran anggaran juga menjadi tantangan tersendiri.
Dengan jumlah penerima yang ditargetkan melonjak signifikan, koordinasi lintas instansi dan kampus harus berjalan efektif.
Jika melihat tren program beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada periode 2019–2023, pertumbuhan penerima berlangsung secara bertahap.
Berbeda dengan GratisPol yang dirancang melakukan percepatan dalam waktu relatif singkat.
Meski demikian, Dasmiah optimistis.
“Kita belajar dari pengalaman program sebelumnya. Tahun kedua ini kita optimalkan. Kalau sistem sudah stabil, insyaallah pelaksanaan juga lebih maksimal,” katanya.
Potensinya, Bisa Jadi Alokasi Anggaran Terbesar Sejauh Ini
Dasmiah, menilai Program GratisPol secara angka memiliki potensi yang sangat besar dalam penguatan sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, dari sisi anggaran, GratisPol menjadi program beasiswa dengan alokasi terbesar dalam sejarah Kalimantan Timur.
Selain itu, jangkauannya juga paling luas karena menyasar mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3, baik di dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
“Kalau kita bicara angka, ini memang yang terbesar. Jangkauannya juga paling luas dan skemanya paling lengkap dibanding program sebelumnya,” ujar Dasmiah.
Namun ia menegaskan, memasuki tahun kedua pelaksanaan, perhatian publik tidak lagi berada pada konsep atau janji program, melainkan pada realisasi di lapangan.
“Sekarang bukan lagi soal janji. Kuncinya ada pada konsistensi dan tata kelola. Itu yang harus kita jaga,” pungkasnya. (red)
