ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan teguran kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar mengubah paradigma pembangunan di Benua Etam.
Dalam pidato pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/4/2026), Rudy menegaskan bahwa kesuksesan pembangunan tidak boleh lagi diukur hanya dari kemegahan fisik semata.
Rudy mengingatkan bahwa selama ini banyak pemerintah daerah yang terjebak dalam rutinitas sibuk membangun yang terlihat, namun abai pada urusan mendasar yakni Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Ia menyoroti adanya ketimpangan antara kehadiran gedung-gedung pemerintahan yang megah dengan kualitas pelayanan publik yang masih sering dikeluhkan masyarakat.
"Kita tidak boleh hanya bangga pada bangunan gedung-gedung saja. Tidak boleh kita bangun ini, tetapi lemah di dalam pelayanan. Pemerintah hadir adalah untuk melayani seluruh masyarakat, bukan hanya untuk mengejar proyek," tegas Rudy di hadapan jajaran pimpinan daerah se-Kaltim dan perwakilan pemerintah pusat.
Filter Ketat 2.000 Usulan Pembangunan
Dalam forum tersebut, Gubernur juga mengungkap fakta bahwa terdapat lebih dari 2.000 usulan program yang masuk dalam meja perencanaan.
Dengan lugas, ia menyatakan bahwa tidak mungkin seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi menjadi program prioritas.
Rudy menekankan pentingnya melakukan filtrasi yang ketat agar anggaran daerah tidak habis untuk program yang tidak berdampak luas.
"Kalau semua ingin diprioritaskan, maka tidak ada yang prioritas. Kita butuh pembangunan yang terukur dan realistis. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan rakyat," imbuhnya.
Penerapan Prinsip "Tiga Tepat" dalam Anggaran
Sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran daerah, Gubernur menginstruksikan agar setiap rupiah dalam APBD 2027 wajib berdiri di atas tiga pilar utama yang disebutnya sebagai prinsip Tiga Tepat:
- Tepat Sasaran: Program harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
- Tepat Manfaat: Pembangunan yang dilakukan wajib memberikan kegunaan nyata, bukan sekadar formalitas belanja anggaran.
- Berdampak Langsung: Setiap kebijakan harus memberikan pengaruh positif secara instan terhadap taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur.
Mengikis Kesenjangan di Wilayah Perbatasan
Menutup pidatonya, Rudy menyoroti isu pemerataan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kaltim.
Ia menyebut adanya ketimpangan pembangunan yang mencolok antara wilayah perkotaan dengan daerah pelosok, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.
Ia meminta agar pembangunan tidak hanya tumbuh tinggi di atas kertas melalui angka-angka statistik, melainkan harus tumbuh kuat dan merata hingga ke pelosok desa.
"Wajah Kalimantan Timur tidak hanya di perkotaan. Bagaimana saudara-saudara kita di perbatasan dijaga dan diperhatikan, itu yang harus kita ubah," pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi momentum penting bagi Rudy Mas’ud untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun bukan sekadar daftar keinginan, melainkan rencana strategis yang berani mengambil keputusan meskipun tidak populer, demi kemaslahatan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (son)
