ARUSBAWAH.CO -  Hak angket bukan lagi sekadar wacana di DPRD Kalimantan Timur.

Fraksi PKB DPRD Kaltim memastikan akan menjalankan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah provinsi Kaltim yang dinilai bermasalah.

Sikap tegas itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana saat PKB menggelar seminar sharing session untuk mengkaji penggunaan hak angket bersama sejumlah akademisi, Selasa (28/4/2026).

Sejumlah nama yang menyetujui penggunaan hak angket antara lain Penasihat fraksi Jahidin, Penasihat fraksi Selamat Ari Wibowo, Ketua fraksi PKB Damayanti, Wakil Ketua Abdurahman KA, Sekretaris Sulasih, hingga Yenni Eviliana.

Yenni menyebut, langkah penggunaan hak angket sebagai bentuk komitmen PKB terhadap masyarakat Kaltim yang dinilai terdampak sejumlah kebijakan pemerintah daerah.

“Sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat Kaltim maka fraksi PKB melalui dukungan DPW PKB siap untuk melaksanakan hak angket,” tegas Yenni.

Menurutnya, keputusan itu bukan lagi sekadar wacana internal.

Ketua Fraksi PKB, Damayanti, disebut sudah memberikan lampu hijau untuk hak angket  segera dijalankan.

Kata Yenni, kini tinggal menunggu tahapan pengesahan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.

“Hak angket pasti dilakukan, Ketua Fraksi Damayanti sudah bilang oke dan kita tunggu aja. Tinggal paripurna ini nanti bisa tidak disahkan angket ini dengan 3/4 anggota DPRD yang hadir pada saat paripurna,” ujarnya.

Fokus Hak Angket: Kebijakan yang Dinilai Bermasalah

Yenni menegaskan, arah hak angket yang akan didorong tidak semata-mata soal isu fasilitas seperti mobil Rp8,5 miliar dinas atau rumah jabatan Rp25 miliar.

Fokusnya, kata Yenni, lebih menyasar kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah.

“Lebih kepada kebijakan. Kalau ini menyangkut kebijakan yang melukai banyak masyarakat, PKB Kaltim paling di depan akan membela masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar proses ini tidak dilakukan secara gegabah.

Fraksi PKB, kata dia, ingin memastikan hak angket benar-benar memiliki dampak nyata, bukan sekadar formalitas politik tanpa hasil.

“Bahwasanya hak angket itu tidak hanya sekadar jalan begitu saja, tetapi bagaimana hak angket ini benar-benar semakin kuat tujuannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.