ARUSBAWAH.CO - Hampir setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud–Seno Aji, ditandai tekanan ekonomi yang belum juga membaik.
Dialog Publik yang digelar di Kedai Kopi Bagios, Samarinda, Minggu (21/12/2025), membedah bagaimana kebijakan pemerintah daerah berhadapan dengan tekanan global, melemahnya sektor batubara, dan struktur anggaran yang dinilai belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penilaian Akademisi Unmul terhadap Kepemimpinan Rudy-Seno
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, menilai 2025 sebagai tahun yang berat bagi kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
“2025 itu memang masa yang sulit. Di internasional, nasional, dan kita di daerah. Jadi memang tidak gampang menavigasi tahun 2025,” ujar Hairul dalam paparannya.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki niat baik merealisasikan janji program unggulan seperti Gratispol dan JosPol.
Namun, persoalan muncul pada kesiapan pelaksana di lapangan.
“Personelnya belum siap melaksanakan. Akhirnya muncul diskrepansi di lapangan dan kritik di mana-mana,” katanya.
Tekanan Anggaran dan Tantangan Menyusun Belanja Daerah
Tekanan ekonomi, lanjut Hairul, makin terasa menjelang akhir tahun ketika pemerintah harus menyiapkan postur anggaran di tengah pemotongan TKD dan proyeksi ekonomi 2026 yang tidak membaik.
“Tidak gampang menyusun belanja yang bisa benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan 2025 masih bisa disebut masa transisi.
Namun, 2026 ia sebut seharusnya sudah bukan lagi fase coba-coba.
“Setahun ini mestinya sudah cukup pengalaman. Tim pemerintah daerah harusnya bisa lebih baik menavigasi 2026,” katanya.
Ancaman Lingkungan dan Ketergantungan Batubara
Selain eksekusi program yang lebih cepat dan akurat, Hairul juga menekankan komitmen menjaga lingkungan.
Industri ekstraktif, menurutnya, tetap menjadi ancaman serius bagi ekosistem Kaltim.
Sorotan tajam diarahkan ke sektor batubara.
Berdasarkan komunikasi Hairul dengan Kementerian ESDM, Dirjen Keuangan, Bank Indonesia, dan asosiasi pengusaha batubara, prospek 2026 dinilai suram.
“Saya tanya, ada enggak senyum-senyum soal batubara 2026? Jawabannya: parah,” katanya.
Ia menyebut, mayoritas batubara Indonesia berada pada kualitas menengah ke bawah dengan harga Rp40–50 ribu.
Di saat yang sama, biaya produksi terus naik sehingga margin keuntungan makin tipis.
“Kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa untuk tahun depan,” ujarnya.
Dari sisi produksi, kondisi ia sebut juga memburuk.
Tiga tambang di sekitar kawasan IKN ditutup, menyebabkan kehilangan sekitar 9 juta ton per tahun.
“Dari suplai saja sudah terpotong,” kata Hairul.
Perubahan Global dan Berakhirnya Masa Bulan Madu Pasca-Covid
Perubahan konstelasi global ikut mempersempit peluang.
Tidak ada lagi motor besar perdagangan internasional yang mendorong lonjakan ekonomi.
“Dulu kita bicara Amerika dan China. Sekarang semuanya berubah, bilateral ke mana-mana. Tidak ada ekonomi besar yang menggerakkan ekonomi global,” ujarnya.
Ia menyebut masa bulan madu pasca-Covid telah selesai.
“Sekarang mulai lagi dari awal,” lanjutnya
Struktur Ekonomi Kaltim dan Minimnya Diversifikasi
Ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap batubara memang turun secara persentase, dari 60–70 persen menjadi sekitar 40–45 persen.
Namun secara total dampaknya masih sangat besar.
“Ini warning. Dari dulu perencanaan ekonomi kita tidak berubah, diversifikasi usaha sangat rendah,” kata Hairul.
Masalah diperparah oleh aturan fiskal closed list system yang membatasi daerah menciptakan sumber PAD baru.
“Kita tidak bisa bikin aturan sembarangan. Daftarnya sudah ditentukan. Akhirnya kalau ke pusat jawabannya satu: pinjam,” ujarnya.
Padahal, menurut Hairul, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap.
Struktur APBD Kaltim Dinilai Timpang
Dari sisi belanja, struktur APBD Kaltim juga dinilai timpang.
Belanja modal hanya sekitar Rp1 triliun, sementara belanja operasional mencapai Rp8 triliun.
Hampir separuhnya terserap untuk belanja pegawai.
“Tunjangan dipotong, dampaknya langsung ke UMKM. Di Samarinda, 20–30 persen perputaran ekonomi itu dipengaruhi kebijakan belanja aparatur,” katanya.
Kritik Politikus: Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Melemah
Pandangan lain dari mantan anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, menilai tren ekonomi Kaltim justru menunjukkan pelemahan.
Ia berkaca pada data pertumbuhan ekonomi dengan postur APBD yang relatif sama dari tahun ke tahun.
Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltim berada di angka 6,22 persen, turun tipis menjadi 6,17 persen pada 2024.
Namun pada 2025, hingga triwulan III, angkanya hanya 4,26 persen, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Itu indikator yang saya lihat. Saya tidak bicara proses, saya bicara hasil. Kinerja ekonomi tahun ini tidak lebih baik, malah lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Sutomo.
Dominasi PDRB Kaltim di Kalimantan Terus Menurun
Politisi PKB itu menyoroti klaim dominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim di regional Kalimantan.
Menurutnya, dominasi itu justru terus menurun.
Pada 2021 kontribusi Kaltim mencapai 52 persen, turun menjadi sekitar 47 persen di 2024, dan diperkirakan hanya 45 persen pada 2025.
“Artinya enggak ada perbaikan,” katanya.
Masalah lain yang disorot adalah realisasi anggaran.
Sutomo menilai rendahnya penyerapan APBD Kaltom di akhir tahun menunjukkan lemahnya kinerja birokrasi.
“Uangnya banyak tapi tidak direalisasikan. Ini penyakit lama. Kalau diulang lagi, ya sama saja bohong,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2025 dipastikan tidak tercapai, termasuk proyeksi Bank Indonesia yang meleset.
“Kalau target tidak tercapai, itu rapor merah,” ujarnya.
Politisi PDIP Kaltim: Dampak Program Belum Signifikan
Sementara itu, Roy Hendroyanto Politikus PDI Perjuangan Kaltim melihat refleksi setahun ini masih diwarnai banyak program yang belum berjalan seiring dengan kekuatan anggaran.
Dari sisi ekonomi, ia menyebut dampaknya belum terlihat signifikan.
Salah satu indikatornya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang masih tinggi, mendekati Rp1 triliun lebih, tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Silpa itu artinya serapan belum maksimal. Harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik untuk mendorong ekonomi di tahun berikutnya,” kata Roy.
Meski demikian, PDIP belum memberi label rapor merah bagi pemerintahan Rudy-Seno.
(wan)
