ARUSBAWAH.CO - Program Gratispol Bantuan Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dijanjikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji direspon pula oleh pihak yang berkaitan.
Wakil Ketua Bidang Perumahan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bambang Nurcahyo Hariadi, mengungkapkan ada sejumlah persoalan yang membuat developer kebingungan menjalankan program tersebut.
Menurut Bambang, salah satu kendala utama adalah kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai memberatkan.
NJOP sendiri merupakan harga rata-rata yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Pemerintah jangan cari duit cepat dengan menaikkan PBB sebelum sertifikat terpecah dan balik nama ke pembeli. Kalau harga tanah seharusnya Rp100 ribu per meter, tapi NJOP tiba-tiba naik jadi Rp160 ribu, otomatis pajaknya melonjak. Itu membuat rumah tidak lagi layak (feasible) untuk dibangun,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan Arusbawah.co, Senin (25/8/2025).
Bambang menilai masalah itu berpotensi menghambat target pembangunan 100 ribu rumah dalam lima tahun sesuai program nasional.
Berdasarkan data per Juli 2025, akad rumah subsidi di Kaltim baru mencapai 1.212 unit, dengan 800 unit di antaranya berada di Samarinda.
Jika dibandingkan dengan target nasional 20 ribu unit per tahun, capaian itu masih jauh di bawah harapan.
Sistem Perbankan Dinilai Hambat Akses MBR
Selain NJOP, sistem perbankan juga menjadi kendala serius dalam menjalankan program prioritas Kaltim itu.
Menurut Bambang, bank hanya menerima debitur dengan pendapatan tetap (fix income), padahal sebagian besar masyarakat MBR bekerja di sektor informal.
“Saudara-saudara kita yang berdagang di pasar dengan penghasilan harian tidak bisa diakui perbankan. Padahal kemampuan bayar mereka tinggi. Kalau tidak ada skema khusus, mereka tidak akan terserap program ini,” tegasnya.
Kendala lain disebut Bambang, adalah kesenjangan suplai dan permintaan rumah.
Permintaan rumah MBR sangat tinggi, sementara suplai dari pengembang masih terbatas.
Untuk mengatasi hal itu, Bambang menyarankan agar pemerintah melibatkan daerah seperti Bankaltimtara.
“Kalau bank nasional enggan, kenapa tidak bank daerah yang turun? Rumah subsidi itu kebutuhan primer, pasti laku. Risiko kredit macet pun bisa diatasi karena pembeli pengganti mudah dicari,” jelasnya.
Skema Pencairan Bantuan Rp10 Juta per Unit
Terkait teknis pencairan bantuan Rp10 juta per unit, Bambang menerangkan bahwa biaya tersebut harus lebih dulu ditanggung pengembang.
Setelah akta jual-beli rampung, barulah Pemprov membayar kepada pengembang.
Namun hingga kini, program Gratispol biaya administrasi kepemilikan rumah ini masih dalam tahap pembahasan di kementerian.
“Sudah santer terdengar di masyarakat, tapi belum resmi dirilis. Developer jadi bingung karena pembeli sudah menunggu,” katanya.
Meski begitu, Bambang menegaskan bahwa program ini sangat positif karena bisa memangkas hampir separuh biaya administrasi pembelian rumah subsidi yang rata-rata mencapai Rp20 juta.
Namun ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada pembeli.
“Kalau produsen rumah atau pengembang tidak dibantu, jumlah rumah tetap terbatas meski pembelinya banyak,” ujarnya.
REI Kaltim Kerjasama Dengan Aliansi HIMPERRA dan APERSI
Untuk memperkuat koordinasi, REI Kaltim bersama HIMPERRA dan APERSI membentuk aliansi tiga asosiasi yang akan menjadi pelaksana program Gratispol ini.
Mereka kini tengah menyusun daftar isian masalah yang akan diserahkan kepada Wakil Gubernur Seno Aji sebagai bahan evaluasi.
“Pemerintah sudah bergerak, tapi tantangannya tidak sedikit. Masyarakat juga perlu diedukasi agar paham bahwa pencairan dana pemerintah itu penuh proses. Kami harap semua pihak melihat program ini secara utuh, bukan hanya dari satu sisi,” tutup Bambang.
(wan)
