Pemprov Kaltim disebut hanya berencana mengakomodasi 23 usulan hasil pengerucutan yang difokuskan pada empat prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bahkan, belakangan muncul pula isu yang menyebutkan Bankeu berpotensi ditiadakan sepenuhnya.

Sikap Tegas PKB: Ancam Walk Out!

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menegaskan pihaknya menolak kebijakan tersebut dan menginstruksikan fraksi PKB di DPRD untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD jika bankeu dihapus.

“Ini kan salah satu kebijakan atau rencana yang tidak berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKB saya perintahkan untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD,” tegasnya, Senin (6/4/2026).

Ia bahkan mempersilakan pemerintah daerah mengesahkan anggaran secara mandiri apabila pembahasan tetap berjalan tanpa skema bankeu.

“Biarkan gubernur mengesahkan sendiri APBD-nya,” ujarnya.

Syafruddin juga menyebut pembahasan APBD mulai menunjukkan tanda-tanda kebuntuan. Meski demikian, PKB tetap pada sikapnya dan membuka kemungkinan walk out sebagai bentuk protes politik.

“Untuk pembahasan APBD 2027, sudah saya perintahkan agar jika APBD-nya tidak berpihak kepada masyarakat, maka fraksi PKB saya perintahkan untuk tidak ikut melanjutkan pembahasan. Artinya walk out dan apapun namanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, PKB akan mengambil posisi berseberangan jika kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat tetap dipaksakan.

“Yang pasti prinsipnya kita akan melawan kebijakan Rudy-Seno yang tidak pro-rakyat,” pungkasnya.  (raf)