Ditambah lagi, adanya potensi tarik-menarik kepentingan antarfraksi yang diperkirakan akan terjadi, terutama karena proses penganggaran selalu berkaitan erat dengan kalkulasi politik masing-masing kekuatan di DPRD.

“Kalau dikatakan apakah (posisi Hasanuddin Mas'ud) akan menghambat, ya pasti, karena hitung-hitungannya pasti adalah hitung-hitungan politik di DPRD. Jadi akan ada upaya tarik-menarik,” katanya.

Meski tak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan, Herdiansyah menilai jika lembaga legislatif mampu menjaga perannya sebagai pengawas, proses pengambilan kebijakan seharusnya tetap berjalan pada koridor yang semestinya.

“Kalau kemudian DPRD itu masih memelihara fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah dan kebijakan-kebijakannya, harusnya on the track,” ujarnya.

DPRD Diingatkan Tidak Mandul dalam Pengawasan

Lebih jauh, Herdiansyah mengingatkan bahwa polemik bankeu dan politik anggaran saat ini menjadi ujian bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika tidak memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, DPRD berisiko kehilangan peran strategisnya.

“Kecuali kalau sudah kehilangan fungsinya gitu ya, mandul, lumpuh dalam soal pengawasan ya mau diapain lagi. Memang begitulah kemudian situasinya,” tegasnya.

Menurutnya, secara konstitusional DPRD dan pemerintah daerah berada pada posisi yang setara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu, dominasi salah satu pihak dalam pengelolaan anggaran dinilai tidak mencerminkan relasi yang sehat.

“DPRD dan pemerintah daerah itu kedudukannya setara. Kalau ada dominasi dalam pengelolaan anggaran, itu menunjukkan relasi yang tidak sehat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak hanya berdebat, tetapi juga melakukan tindak lanjut. Menurutnya, lembaga legislatif perlu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki agar fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.

“Jangan hanya berhenti pada polemik. Gunakan kewenangan yang ada agar fungsi pengawasan berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu terkait penghapusan Bankeu untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2027 belakangan menguat. Pembahasan ini mencuat seiring kabar adanya pengerucutan usulan pokir anggota DPRD dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Dalam dokumen RKPD 2027 yang diperoleh dari sumber internal Arusbawah.co, tercatat jumlah kamus usulan Bankeu yang diajukan DPRD mencapai 50 usulan. Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)