ARUSBAWAH.CO -  Penolakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur terhadap rencana penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dalam pembahasan APBD 2027 dinilai berpotensi menjadi awal penggunaan hak interpelasi bahkan hak angket oleh DPRD Kaltim.

Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai pernyataan sikap tegas PKB itu dapat menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk menggunakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah provinsi. 

Apalagi, persoalan ini menyangkut kebijakan anggaran yang dinilai strategis dan berdampak luas kepada masyarakat.

“Interpelasi itu kan sebenarnya adalah upaya untuk meminta keterangan kepada pemerintah berkaitan dengan keputusan-keputusan politik yang strategis dan berdampak luas kepada masyarakat,” ujarnya kepada Arusbawah.co, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, polemik penghapusan bankeu bukan satu-satunya isu yang bisa dijadikan bahan interpelasi.

Tak hanya soal pembahasan APBD 2027, pria yang akrab disapa Castro ini menilai ada sejumlah persoalan lain yang dinilai relevan untuk dimintakan penjelasan kepada pemerintah daerah.

“Selain soal bantuan keuangan yang terancam dihapus, soal politik anggaran kemarin, soal mobil, belum lagi rumah dinas dan lain sebagainya. Semua bisa dijadikan sebagai bahan interpelasi kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pada awal Februari lalu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sempat menjadi sorotan publik setelah pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dalam APBD 2025 menuai polemik dan berujung pada pengembalian kendaraan tersebut.

Terbaru, Rudy Mas'ud kembali menjadi perhatian menyusul munculnya anggaran perbaikan rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar.

Selain itu, wacana pembatasan pokok-pokok pikiran (pokir) serta penghapusan bantuan keuangan (bankeu) juga turut memicu perdebatan .

Pernyataan PKB Dinilai Bisa Jadi Awal

Herdiansyah menilai, sikap tegas PKB yang mengancam tidak melanjutkan pembahasan APBD hingga ancaman walk-out, dapat menjadi titik awal eskalasi politik di DPRD.

Menurutnya, pernyataan tersebut membuka ruang penggunaan hak interpelasi hingga hak angket, apabila didukung kekuatan politik yang cukup di Tengkawang.

Namun, ia menilai faktor konfigurasi politik di DPRD juga akan sangat menentukan. 

Pasalnya, posisi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, yang merupakan kakak dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, berpotensi menghambat fungsi pengawasan.

Ditambah lagi, adanya potensi tarik-menarik kepentingan antarfraksi yang diperkirakan akan terjadi, terutama karena proses penganggaran selalu berkaitan erat dengan kalkulasi politik masing-masing kekuatan di DPRD.

“Kalau dikatakan apakah (posisi Hasanuddin Mas'ud) akan menghambat, ya pasti, karena hitung-hitungannya pasti adalah hitung-hitungan politik di DPRD. Jadi akan ada upaya tarik-menarik,” katanya.

Meski tak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan, Herdiansyah menilai jika lembaga legislatif mampu menjaga perannya sebagai pengawas, proses pengambilan kebijakan seharusnya tetap berjalan pada koridor yang semestinya.

“Kalau kemudian DPRD itu masih memelihara fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah dan kebijakan-kebijakannya, harusnya on the track,” ujarnya.

DPRD Diingatkan Tidak Mandul dalam Pengawasan

Lebih jauh, Herdiansyah mengingatkan bahwa polemik bankeu dan politik anggaran saat ini menjadi ujian bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika tidak memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, DPRD berisiko kehilangan peran strategisnya.

“Kecuali kalau sudah kehilangan fungsinya gitu ya, mandul, lumpuh dalam soal pengawasan ya mau diapain lagi. Memang begitulah kemudian situasinya,” tegasnya.

Menurutnya, secara konstitusional DPRD dan pemerintah daerah berada pada posisi yang setara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu, dominasi salah satu pihak dalam pengelolaan anggaran dinilai tidak mencerminkan relasi yang sehat.

“DPRD dan pemerintah daerah itu kedudukannya setara. Kalau ada dominasi dalam pengelolaan anggaran, itu menunjukkan relasi yang tidak sehat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak hanya berdebat, tetapi juga melakukan tindak lanjut. Menurutnya, lembaga legislatif perlu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki agar fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.

“Jangan hanya berhenti pada polemik. Gunakan kewenangan yang ada agar fungsi pengawasan berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu terkait penghapusan Bankeu untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2027 belakangan menguat. Pembahasan ini mencuat seiring kabar adanya pengerucutan usulan pokir anggota DPRD dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Dalam dokumen RKPD 2027 yang diperoleh dari sumber internal Arusbawah.co, tercatat jumlah kamus usulan Bankeu yang diajukan DPRD mencapai 50 usulan. Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pemprov Kaltim disebut hanya berencana mengakomodasi 23 usulan hasil pengerucutan yang difokuskan pada empat prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bahkan, belakangan muncul pula isu yang menyebutkan Bankeu berpotensi ditiadakan sepenuhnya.

Sikap Tegas PKB: Ancam Walk Out!

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menegaskan pihaknya menolak kebijakan tersebut dan menginstruksikan fraksi PKB di DPRD untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD jika bankeu dihapus.

“Ini kan salah satu kebijakan atau rencana yang tidak berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKB saya perintahkan untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD,” tegasnya, Senin (6/4/2026).

Ia bahkan mempersilakan pemerintah daerah mengesahkan anggaran secara mandiri apabila pembahasan tetap berjalan tanpa skema bankeu.

“Biarkan gubernur mengesahkan sendiri APBD-nya,” ujarnya.

Syafruddin juga menyebut pembahasan APBD mulai menunjukkan tanda-tanda kebuntuan. Meski demikian, PKB tetap pada sikapnya dan membuka kemungkinan walk out sebagai bentuk protes politik.

“Untuk pembahasan APBD 2027, sudah saya perintahkan agar jika APBD-nya tidak berpihak kepada masyarakat, maka fraksi PKB saya perintahkan untuk tidak ikut melanjutkan pembahasan. Artinya walk out dan apapun namanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, PKB akan mengambil posisi berseberangan jika kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat tetap dipaksakan.

“Yang pasti prinsipnya kita akan melawan kebijakan Rudy-Seno yang tidak pro-rakyat,” pungkasnya.  (raf)