“Nah, sekarang berapa sih yang tidak membuat laporan? Ada yang membangun, uangnya habis, bangunannya tidak ada, laporannya juga sudah selesai,” ujarnya.

Lebih jauh, Buyung menilai penguatan transparansi dan partisipasi publik sebagai pengawas menjadi kunci agar Probebaya tidak berubah menjadi komoditas politik pada kontestasi kepala daerah mendatang.

"Yang mengusulkan dari masyarakat, yang ngawasin, evaluasi dan sebagainya dari masyarakat," tegas Buyung.

Menurutnya, program berbasis anggaran publik seharusnya dibangun sebagai sistem yang kuat, bukan melekat pada figur tertentu.

“Ke depan, siapa pun kepala daerahnya, ruang partisipasi harus dibuka. Jangan sampai program bagus hanya karena ganti kepala daerah lalu diganti nama, padahal substansinya sama saja,” ujarnya.

Ia menegaskan, bila mekanisme pengawasan publik berjalan dan akuntabilitas terjaga, maka perdebatan politik soal lanjut atau tidaknya program tidak akan menjadi 'senjata' untuk kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang.

"Artinya kerja-kerja politik bukan hanya soal memilih, tapi ada kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Kalau ruang pengawasan dibuka, kita tidak perlu lagi sibuk diskusi lanjut atau tidak, silakan saja nanti berkompetisi," pungkas Buyung.

(raf)