ARUSBAWAH.CO -  Transparansi dan akuntabilitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), program unggulan Wali Kota Samarinda Andi Harun sejak periode pertamanya, menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” inisiasi media Arusbawah.co, yang digelar di Science Learning Center, Universitas Mulawarman, Minggu (15/2/2026).

Diskusi ini menghadirkan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Ketua DPC Gerindra Helmi Abdullah, Ketua DPC PDIP Iswandi, Ketua DPD PKS Ismail Latisi, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, dan Akademisi Kebijakan Publik Saiful Bahtiar, sebagai narasumber.

Probebaya adalah program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sejak periode pertamanya.

Program ini mengalokasikan anggaran Rp100 juta per RT setiap tahun.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan lingkungan, infrastruktur skala kecil, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga tingkat rukun tetangga.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menegaskan pengawasan terhadap program berbasis anggaran publik seperti Probebaya, tidak cukup hanya dilakukan oleh eksekutif.

Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara menyeluruh untuk mengawasi Probebaya.

Terlebih, anggaran yang dikelola dalam program tersebut tidak kecil, yakni mencapai Rp100 juta per RT.

"Dari segi perencanaan, monitornya, evaluasinya (harus melibatkan masyarakat). Demokrasi kan seperti itu," terang Buyung.

Apalagi, Buyung melihat belum adanya ruang umpan balik (feedback) yang jelas bagi masyarakat untuk melaporkan temuan atau dugaan persoalan di lapangan.