Selain memperkuat standar etik, rakor juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas anggota BK.

Upaya ini diperlukan agar proses pemeriksaan dan penilaian pelanggaran bisa dilakukan secara profesional, terukur, dan adaptif terhadap dinamika politik yang terus berubah.

Rakor tersebut menjadi momentum konsolidasi yang menegaskan keseriusan BK se-Kaltim dalam menjaga integritas lembaga.

Para peserta sepakat bahwa regulasi dan mekanisme kerja harus terus diperbarui agar standar etika selalu relevan dengan kebutuhan zaman.

“Kami berharap hasil rakor ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tapi benar-benar diterapkan di setiap daerah,” tutup Subandi.

(adv)