Dalam rakor tersebut, para perwakilan BK dari seluruh kabupaten/kota sepakat bahwa kepastian sanksi adalah aspek yang selama ini perlu diperkuat.

Tanpa standar yang jelas, proses etik rawan dianggap subjektif dan dapat menghasilkan perbedaan penerapan antar daerah.

Kesepakatan ini muncul sebagai upaya menghindari ketidakselarasan tersebut.

Subandi menambahkan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi besar kepada BK sebagai penjaga marwah lembaga legislatif.

Ia menegaskan bahwa etika harus dipahami bukan hanya sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

“Aturan harus ditegakkan secara tegas dan tanpa kompromi,” katanya.