ARUSBAWAH.CO - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menyampaikan pesan tegas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BK se-Kaltim, terutama terkait penegakan etika dan kepastian sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPRD kabupaten maupun kota.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya standarisasi agar penanganan pelanggaran etika di seluruh daerah berlangsung konsisten, objektif, dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Ia menyebut keberlangsungan lembaga legislatif sangat bergantung pada sistem etik yang kuat serta dihormati oleh seluruh anggota dewan.
Subandi menegaskan bahwa komitmen bersama ini harus diwujudkan melalui langkah konkret.
Ia mengingatkan bahwa BK bukan hanya lembaga administratif, tetapi penjaga moral yang membentuk citra DPRD di mata publik.
“Setiap laporan pelanggaran wajib diproses dengan transparan dan berpegang pada prinsip keadilan,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, para perwakilan BK dari seluruh kabupaten/kota sepakat bahwa kepastian sanksi adalah aspek yang selama ini perlu diperkuat.
Tanpa standar yang jelas, proses etik rawan dianggap subjektif dan dapat menghasilkan perbedaan penerapan antar daerah.
Kesepakatan ini muncul sebagai upaya menghindari ketidakselarasan tersebut.
Subandi menambahkan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi besar kepada BK sebagai penjaga marwah lembaga legislatif.
Ia menegaskan bahwa etika harus dipahami bukan hanya sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
“Aturan harus ditegakkan secara tegas dan tanpa kompromi,” katanya.
Selain memperkuat standar etik, rakor juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas anggota BK.
Upaya ini diperlukan agar proses pemeriksaan dan penilaian pelanggaran bisa dilakukan secara profesional, terukur, dan adaptif terhadap dinamika politik yang terus berubah.
Rakor tersebut menjadi momentum konsolidasi yang menegaskan keseriusan BK se-Kaltim dalam menjaga integritas lembaga.
Para peserta sepakat bahwa regulasi dan mekanisme kerja harus terus diperbarui agar standar etika selalu relevan dengan kebutuhan zaman.
“Kami berharap hasil rakor ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tapi benar-benar diterapkan di setiap daerah,” tutup Subandi.
(adv)
