Ia mempertanyakan kewenangan seorang Plt untuk menonaktifkan kepala sekolah yang diangkat dengan SK Gubernur.
“Saya cuma sedikit lucu saja. Saya dianggap tidak kooperatif dengan putusan MA, namun caranya juga melanggar aturan. Bagaimana mungkin seorang Plt bisa menonaktifkan kepala sekolah? Artinya membatalkan SK saya yang dikeluarkan gubernur,” kata Fathur.
Meski begitu, Fathur memilih untuk tidak menempuh jalur hukum dan menjaga stabilitas lingkungan sekolah.
“Pengamat hukum, pengamat pendidikan, tokoh masyarakat menyarankan saya menggugat. Tapi saya tidak ingin memperpanjang masalah. Saya tidak paham hukum, dan saya ingin SMA 10 tetap kondusif,” katanya.
Mengenai pencopotan empat wakil kepala sekolah, Fathur membenarkan hal tersebut.
“Ya nggak apa-apa jika itu penilaian beliau. Itu hak beliau.” pungkasnya. (wan)
Tag
.webp)
.webp)
