Sebab urusan dan kewenangan itu tersebar di banyak organisasi perangkat daerah (OPD).

Karena itu, nanti Asisten II Sekretariat Provinsi Kaltim akan menjadi koordinator untuk mengorkestrasi seluruh sektor agar bekerja dalam satu arah.

“Enggak hanya di DPTPH, semua sektor perlu bergerak,” ujarnya singkat.

Upaya ini dianggap sebagai momentum pembalik kondisi Mahulu yang selama ini terjebak dalam siklus darurat pangan.

Pemerintah berharap, dalam beberapa tahun ke depan, Mahulu bukan lagi wilayah yang menunggu kiriman logistik, melainkan daerah yang mampu memproduksi dan menyuplai pangan bagi warganya sendiri.

Jika strategi ini berjalan mulus, Mahulu dapat menjadi contoh transformasi ketahanan pangan daerah terpencil di Indonesia.

Dan yang terpenting, masyarakat tak lagi hidup dalam kecemasan menanti kapan gudang beras kembali kosong.

(ir/adv/diskominfokaltim)