ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini mengubah strategi penanganan ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Setelah mengalami kelangkaan beras pada pertengahan 2025, Pemprov menilai cara lama dengan mengandalkan stok beras daerah tidak lagi efektif.
Mahulu perlu didorong untuk mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan darurat.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menilai ketergantungan pada beras bantuan membuat pola konsumsi masyarakat menjadi lemah. Ia menegaskan, praktik ini harus dihentikan secepatnya.
“Mahulu perlu didorong agar bisa mandiri. Selama ini, saat stok beras mereka menipis, provinsi yang menopang lewat cadangan,” ungkapnya.
Farisyah menjelaskan bahwa pencairan cadangan beras provinsi tidak bisa dilakukan sembarangan.
Regulasi hanya memperbolehkan distribusi dalam kondisi darurat, seperti bencana atau krisis pangan.
Oleh karena itu, penguatan produksi lokal menjadi hal yang wajib.
Sebagai upaya konkret, pemerintah berencana memperluas area persawahan untuk mendorong kemandirian produksi.
Pada 2026, Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat akan membuka hingga 200 hektare sawah baru di Mahulu, yang kini tengah dipersiapkan.
“Sekitar 200 hektare yang bakal dibuka tahun depan,” terangnya.
Namun, hanya mencetak sawah tidak cukup.
Pemerintah menilai persoalan utama ada pada keterbatasan tenaga produktif serta penguasaan teknologi pertanian modern.
Karena itu, pelatihan intensif bagi generasi muda Mahulu akan digelar melalui skema pengoperasian alat pertanian canggih.
Program pembiayaan sepenuhnya akan ditopang APBN, mengingat fiskal daerah sedang tertekan akibat kebijakan efisiensi.
“Pemprov sudah ajukan ke pusat untuk membantu,” akunya.
Pembangunan ketahanan pangan, lanjut Farisyah, tidak hanya berbicara soal beras.
Sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan harus bergerak bersama.
Sebab urusan dan kewenangan itu tersebar di banyak organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, nanti Asisten II Sekretariat Provinsi Kaltim akan menjadi koordinator untuk mengorkestrasi seluruh sektor agar bekerja dalam satu arah.
“Enggak hanya di DPTPH, semua sektor perlu bergerak,” ujarnya singkat.
Upaya ini dianggap sebagai momentum pembalik kondisi Mahulu yang selama ini terjebak dalam siklus darurat pangan.
Pemerintah berharap, dalam beberapa tahun ke depan, Mahulu bukan lagi wilayah yang menunggu kiriman logistik, melainkan daerah yang mampu memproduksi dan menyuplai pangan bagi warganya sendiri.
Jika strategi ini berjalan mulus, Mahulu dapat menjadi contoh transformasi ketahanan pangan daerah terpencil di Indonesia.
Dan yang terpenting, masyarakat tak lagi hidup dalam kecemasan menanti kapan gudang beras kembali kosong.
(ir/adv/diskominfokaltim)
